3 Perusahan Tambang Nikel, Kurang Patuh Bayar Pajak Dispenda Morut Sering di Pingpong

Bagikan Artikel
Hadir dalam pertemuan Hendro Suryono dari PT. Startdust Estate Investmen (SEI), Alwansyah PT.Bukit Makmur Istindo Nikeltama (Bumanik) dan Andi Dadan PT.Gunbuster Nikel Industry (GNI).
Dan pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Poso dan dua pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Morut mendampingi bupati.

MOROWALI UTARA– Tiga perusahan tambang nikel raksasa beroperasi di Daerah Morowali Utara berdialog soal intensifikasi kewajiban pajak kepada daerah. Kaitan mandeknya setoran pajak disetor ke kas daerah dinilai masih jauh dari potensinya.

Pertemuan koordinasi Pemda Morut dan tiga perusahaan nikel ini merupakan raksasa tambang (mining) dan smelter nikel di Morowali Utara yang berlangsung di ruang kerja Bupati Morowali, Senin (13/9/2021).

Hadir dalam pertemuan itu Hendro Suryono dari PT. Startdust Estate Investmen (SEI), Alwansyah dari PT.Bukit Makmur Istindo Nikeltama (Bumanik) dan Andi Dadan dari PT.Gunbuster Nikel Industry (GNI). Dan sejumlah pejabat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Poso dan dua pejabat dai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Morut untuk mendampingi bupati.

Menurut Dinas Pendapatan Sulteng, sedikitnya ada enam potensi PAD yang bersumber dari kalangan investor nikel di Morut seperti penggunaan tenaga kerja asing, retribusi galian C, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan beberapa lainnya.

“Namun koordinasi kita selama ini sangat lemah. Kami kesulitan untuk berkoordinasi karena pihak perusahaan tambang seperti GNI, Bumanik dan SEI, tidak menunjuk pejabat khusus atau membentuk ‘tax office’ sebagai ‘person in charge’ (PIC) untuk berkoordinasi dengan Pemda,” kata Andi Isan, pejabat Dinas Pendapatan yang mendampingi bupati dalam keterangan tertulis, Senin (13/9/2021).

1
2