Ambang Batas Capres di Gugat ke MK, Ini Penjelasannya

Soal dalil presidential threshold bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. Gugatannya telah dilayangkan oleh Gatot Nurmantyo, Ferry Juliantono, Bustami Zainuddin, dan Fachrul Razi. Namun gugatan yang dilayangkan dalam tiga permohonan berbeda.

Bagikan Artikel
Gambar Fahira Idris saat digedung MK dalam gugatan ambang batas pencalonan presiden dok ist

JAKARTA– Tiga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk Fahira Idris, menggugat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa (28/12) Aturan itu sebelumnya telah digugat sejumlah tokoh politik, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Dalam permohonan bernomor 66/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021, Fahira dkk. meminta MK menghapus pasal 222 UU Pemilu. Pasal itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional.

“Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa ‘yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” bunyi petitum dalam permohonan Fahira dkk.

1
2
3