Amnesty Internasional Indonesia: Aksi Polisi tembak warga tolak pertambangan tak dibenarkan

Usman Hamid mendesak Kapolri dan Komnas HAM usut dugaan penembakan satu warga meninggal saat unjuk rasa di Parigi Moutong Sulawesi Tengah.

Bagikan Artikel
Seorang warga luka tembak dalam penanganan medis dok Masa Aksi Aliansi Tolak Tambang PT Trio Kencana

JAKARTA– Penembakan terhadap pengunjuk rasa menolak tambang di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan brutal, sangat brutal, apalagi kami menerima laporan sudah ada korban tewas. Penembakan terhadap pengunjuk rasa damai yang menolak pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong tidak bisa dibenarkan.

“Aparat penegak hukum harus segera mengusutnya, termasuk menginvestigasi keterlibatan aparat melakukan penembakan dan tindakan refresif yang sangat merendahkan martabat manusia,” ungkap Usman Hamid dalam keterangan tertulis Minggu 13 Februari 2022.

Menurut Usman Hamid peristiwa di Kabupaten Parigi Moutong selain Kapolri, kami juga mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi yang kredibel atas kasus ini.

Dalam sepekan terakhir, negara begitu represif dan eksesif dalam menangani masyarakat yang memprotes tambang. “Kami mendesak agar negara berhenti mengerahkan kekuatan dan kekerasan berlebihan dalam menanggapi protes-protes warga. Siklus kekerasan ini harus dihentikan. Negara wajib melindungi mereka yang berbeda pendapat dengan negara.”

Usman Hamid, sudah saatnya negara mengedepankan dialog dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini penting untuk melindungi hak masyarakat di sekitar area pertambangan untuk memberikan atau tidak diberikan persetujuan yang di dasarkan informasi di awal dan tanpa paksaan atas rencana penambangan di wilayah mereka. Pembangunan tanpa persetujuan mereka dalah pelanggaran HAM.

Ia dengan tegas mengatakan kaitan peristiwa tersebut meminta kepada Presiden Joko Widodo, agar memerintahkan Kapolri untuk mengusut kejadian ini dan menindak dan menghadapkan pelakunya ke peradilan umum. Menurutnya “sanksi disiplin seperti yang selama ini diterapkan, jauh dari standar hukum yang benar. Apalagi rasa keadilan masyarakat.”

Peristiwa yang tadi malam sekitar pukul Sekitar pukul 20.30 Wita seharusnya aparat Kepolisian tidak perlu melakukan upaya paksa. Apalagi warga saat itu hanya menyampaikan apresiasi sebagai bentuk penolakan pertambangan di wilayah mereka.

1
2
3