APBD 2021 Bangkep di Sorot KPK, Fahmi Hambali: Itu, Tak ‘Mewakili Kepentingan Rakyat’

APBD 2021 Bangkep di Sorot KPK, Fahmi Hambali: Itu, Tak ‘Mewakili Kepentingan Rakyat’

Bagikan Artikel

Banggai Kepulauan– Sampai detik Ini (26/4) faktanya APBD 2021 belum dijalankan. Hanya desas desus telah selesai di Input. Kata Fahmi Hambali, “prosesnya masih menunggu kepastian, apakah pemerintah pusat sudah mentransfer anggaran ke Kas Daerah,”

Mengenai penetapan APBD Banggai Kepulauan tahun anggaran 2021 telah disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (5/4) perihal surat atensi atas penyelesaian penetapan APBD 2021 nomor B/2223/KSP.00/01-70/40/2021.

Berita terkait:

 

Isi surat menyebutkan, sehubungan dengan adanya keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Banggai Kepulauan dan mengingat dampak yang ditumbulkan ataa keterlambatan tersebut, agar segera dilakukan penetapan APBD TA 2021 diwilayan saudara dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Menurut Fahmi, surat atensi atas penyelesaian penetapan APBD 2021 sebenarnya telah dilakukan, namun masih tersandra dengan belum lengkapnya syarat administrasi sebagai lampiran untuk pencairan dana APBD 2021. Sebagaimana surat KPK memberikan batas penetapan 12 April 2021.

“Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (5/4) telah mengingatkan batas penetapan APBD tahun anggaran 2021 sampai tanggal 12 April 2021, mungkin itu tak dianggap penting karena tak mewakili kepentingan rakyat” ungkap Fahmi saat dikonfirmasi metroluwuk.com, Senin (26/4/2021).

Harusnya pihak DPRD sebagai kontrol anggaran mewakili kepentingan masyarakat tak hanya diam dan terkesan itu, urusan eksekutif. Hal ini jangan dibiarkan berlarut. Bisa saja masyarakat berasumsi DPRD sedang tarik menarik anggaran untuk kepentingan pokir yang belum difasilitasi eksekutif.

Faktanya sampai saat ini belum menunjukan adanya perhatian serius mewakili kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang bergantung pada roda belanja daerah lewat APBD.

“Karena anggaran APBD, menjadi penopang roda ekonomi masyaralat di Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah sepatutnya tak bisa di diamkan,” cetusnya

Reporter | Irwan Merdeka