Bupati Banggai Didesak Mundur Tak Bisa Urus Konflik Agraria Masyarakat Batui

Masyarakat lingkar sawit Batui dan Batui Selatan datangi DPRD Banggai tuntut salah urus tanah petani yang disebut perkebunan sawit sejahterakan petani namun berkonflik dengan perusahaan.

BANGGAI– Gerakan Batui Melawan seruduk gedung DPRD Banggai desak hadirkan Bupati Tuntut penyelesaian konflik agraria di Batui dan Batui Selatan. Ungkap massa Bupati dan Ketua DPRD harus bertanggung jawab.

Kasus dialami warga pada dua kecamatan disebutkan PT Sawindo Cemerlang Group anak perusahaan Agri Kencana Group telah merugikan warga pemilik tanah.

Massa aksi menuntut Bupati harus hadir dalam sengketa tanah atas nama petani plasma. Sementara petani pemilik tanah dalam mengelola kebun sawit tidak sesuai perjanjian panen tandan buah segar (TBS).

“Kami, berhutang kepada perusahaan diatas tanah hak milik selama 14 tahun. Namun pembayaran setiap panen tandan buah segar tidak dibayar,” ungkap mereka dalam orasinya depan gedung DPRD Banggai, Senin.

Berita terkait:

Begitu pula dengan sistem koperasi plasma, “ini seperti tempat petani dihisap keringat dan berhutang. Sementara awalnya pemilik tanah tidak berhutang kepada perusahaan”.

Kejadian ini berbuntut petani melakukan perlawanan dengan memetik tandan buah segar diatas tanahnya, untuk mencari keadilan harga dan tidak terikat kepada perusahaan. Namun, sikap dilakukan pemilik tanah diadukan menjadi tindakan kriminalisasi.

Berita terkait:

Kejadian dialami pemilik tanah sebelumnya menerima hasil laporan pada februari 2021 DPRD Banggai telah mengeluarkan rekomendasi No 890 / 113 / DPRD, untuk mengembalikan lahan milik petani diterbitkan 20 Desember 2021.

Ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang dituang dalam berita acara Kesepakatan, meminta PT Scem melakukan evaluasi SPK/SPHu dan mengembalikan dan menyelesaikan tanah masyarakat memiliki tanah secara legal dan tidak mau lagi mengkerjasamakan dengan perusahaan serta menghadirkan pemerintah daerah.

Selain itu, massa mengatakan Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai surat keputusan Bupati Banggai nomor 541/426/Bag.SDA tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai. “Sudah hampir dua bulan tidak jelas menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat di Batui dan Batui Selatan”.

“Harusnya Bupati tidak diam dan terkesan tidak bertanggung jawab. Kalau tidak mampu urus masyarakat dan terus berkonflik sebaiknya mundur dari jabatannya”. kata mereka dalam barisan massa.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita setiap harian update web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Demas Saampap di Jemput Paksa Polisi di Tuduh Mencuri Buah Sawit

@metroluwuk.id