Buruh Tunggu Penjelasan MK, PP 36 2021 Dinilai Strategis

Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja amar putusan nomor 4 menjelaskan bahwa UU Ciptaker masih berlaku selama proses revisi. Sedangkan, amar putusan nomor 7, mengatakan bahwa kebijakan yang strategis dan berdampak luas ditangguhkan.

Bagikan Artikel
Gambar demo buruh tolak upah murah dok ist

JAKARTA– Para buruh mengaku tengah menanti penjelasan Mahkamah Konstitusi (MK) soal putusan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebelumnya, sejumlah elemen buruh bertemu dengan Kepala Biro Humas MK Heru Setiawan, Rabu (8/12).

“Dari pejabat MK, Kabiro Humas [atau] jubir MK, menyatakan akan menyampaikan kepada ketua hakim konstitusi. [Sebab] harus dijelaskan apakah amar nomer 4 atau amar nomer 7 [yang berlaku] terhadap kita,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, di depan Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/12)

Said saat itu bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan delapan orang lainnya berjalan kaki ke Gedung MK. Mereka mewakili ratusan massa buruh yang melakukan demonstrasi di area Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Dia mengaku sudah mengirim surat resmi yang ditandanganinya bersama Andi Gani  sudah diterima oleh Kabiro Humas MK. Setelahnya, surat tersebut akan ditujukan pada pimpinan hakim MK, Anwar Usman.

“Dalam waktu cepat akan dikembalikan dalam surat bentuk jawaban,” ujar Said.

Lebih lanjut, ia meminta MK merespons dengan cepat sebab berbagai serikat buruh akan melakukan gerakan sosial yang semakin masif. Ia mengaku, besok akan melakukan aksi di Jawa Barat.

Berdasar penjelasan Said, putusan MK terhadap UU Cipta Kerja amar putusan nomor 4 menjelaskan bahwa UU Ciptaker masih berlaku selama proses revisi. Sedangkan, amar putusan nomor 7, mengatakan bahwa kebijakan yang strategis dan berdampak luas ditangguhkan.

“Nah, PP Nomor 36 rujukan yang dipakai oleh para gubernur untuk menentukan UMK jelas strategis,” ujar Said Iqbal.

Sebelumnya, MK memutus UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, yakni tak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tak direvisi dalam tempo dua tahun.

MK juga menerbitkan sembilan poin amar putusannya pada bagian Dalam Pokok Permohonan.

Poin keempat menyatakan UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu. ***

@metroluwuk.id
Sumber CNNIndonesia.com

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Delapan Propinsi Tak Patuh Soal PP 36/2021 Penetapan Upah 2022