Dampak Mundurnya Raksasa Migas dari RI, Begini Jelas Rudi Rubiandini

Rudi Rubiandini menyebutkan, tidak bisa dipungkiri kondisi Investasi di Indonesia sudah kalah menarik dibanding negara-negara lain yang sangat atraktif.

Bagikan Artikel
Prof. Dr.Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S, Akademisi dan pengamat perminyakan Indonesia.

BANGGAI– Di kabarkan ada empat raksasa migas mundur dari proyek hulu migas nasional. Mmelatari mundurnya beberapa perusahan raksasa dari Indonesia Pakar Migas Rudi Rubiandi angkat bicara, beberapa IOC (International Oil Company) sudah mundur dari Indonesia yaitu KODEKO yaitu perusahaan Koreka, BP ONWJ perusahaan Inggris, TOTAL Indonesie yaitu perusahaan Perancis, SHELL perusahaan belanda, Chevron dari Amerika, dan kini sedang bersiap-siap Connoco Philip yang sedang persiapan melepas operasinya di Indonesia.

Menurutnya perusahan raksasa bakal mundur ada dugaan kebijakan indonesia mengenai migas yang dianggap memperumit investasi. “Tidak bisa dipungkiri, bahwa kondisi Investasi di Indonesia sudah kalah menarik dibanding negara-negara lain yang sangat atraktif. Di lihat dari berbagai aspek sehingga ketika Pemerintah RI tidak berubah maka akan makin terus tertinggal oleh negara lain dalam menarik investor besar.”

Sambung Rudi, ditambah pula issue Nasionalisasi, seolah-olah bergantinya operator asing adalah kemenangan bangsa Indonesia, atau kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah, padahal dalam berbisnis tidak ada yang namanya penjajahan atau konfrontatif, yang adalah kooperatif dan Kerjasama.

“Pemahaman ini terpelintir di level politikus yang mengatasnamakan kedaulatan bangsa atau nasionalisasi,” ungkapnya, saat dihubungi metroluwuk.id, Jumat 17 Desember 2021.

Dia, mengungkapkan dampak yang akan dihadapi dengan mundurnya raksasa tambang di RI akan mempengaruhi kondisi ekonomi negara untuk jangka pendek tidak terlalu terpengaruh. Karena lapangan migas yang ditinggalkan langsung dikerjakan oleh operator pengganti, yang selama ini pada umumnya adalah BUMN. “Tetapi untuk jangka Panjang bagi anak-cucu kita, barulah akan bermasalah, karena berlanjutnya industri migas, apalagi menaikan produksi haruslah didukung dengan penemuan cadangan baru yang besar-besar yang harus ditemukan melalui kegiatan Eksplorasi.”

“Namun kegiatan eksplorasi selain membutuhkan dana yang sangat besar yang liquid, juga mengandung resiko bisa hilang tidak berhasil bila tidak ditemukan cadangan yang signifikan. Sementara BUMN tidak memeiliki cukup dana yang siap untuk beresiko hilang, karena bisa dianggap merugikan negara,” sambungnya Rudi,

Menyikapi berbagai dampaknya baru akan terasa secara jangka Panjang, “bahwa RI tidak memiliki cadangan yang signifikan lagi untuk diproduksikan, sehingga akan menjadikan negara pengimpor Minyak dan Gasbumi yang masif karena tahun 2030 akan mencapai jumalah penduduk 300 Juta dengan tingkat kemakmuran yang terus meningkat, dan beban negara dan rakyat dalam belanja energi akan makin memberatkan rakyat, efeknya yang terasa oleh rakyat, belanja energi akan menjadi mahal.”

Tetapi soal apakah indonesia memiliki rencana super mengantisipasi mundurnya perusahan raksasa. Dalam mengantisipasi berbagai dampak yang akan muncul meski saat kini SKK Migas dan pertamina akan mengelola, Rudi tak faham skenario yang akan dilakukan.

“Saya, kurang faham strategi apa yang sedang disiapkan pemerintah untuk mengobati perginya perusahaan IOC dari Indonesia,” ungkapnya

Namun, menurutnya dengan mundurnya perusahan raksasa apakah SKK Migas memiliki rencana pemulihan diblok yang ditinggalkan?

“Tidak ada yang signifikan yang bisa dilakukan SKK, kecuali menyetujui penggantian Operator kepada yang baru agar operasi migas di lapangan tersebut tidak terganggu, dan pemulihannya sangat tergantung dari siapa yang akan menggantikan sebagai operator baru terebut,” imbuhnya, namun berharap ada jalan keluar yang lebih progersif karena berhadapan dengan dampak yang akan muncul dikemudian hari dari rencana sampai 2030.

Dia, mengungkap soal rencana panjang 2030, tentunya seluruh perusahaan migas di RI wajib mengikuti rencana produksi 1 Juta BOPD dan 12 Ribu MMSCFD, “namun karena lapangan migas saat ini dikuasi oleh BUMN Pertamina sekitar 85%, maka yang sangat bertanggung jawab adalah Pertamina, minimal Pertamina harus memenuhi kemampuan produksi 850 ribu BOPD dan 10 ribu MMSCFD pada tahun 2030, yaitu 8 tahun lagi.”

Akan tetapi, soal model pengelolaan SKK migas mengerjakan target dari rencana sebesar 1 juta barel pada 2030? Dia, kurang memahami. Namun berharap yang menentukan keberhasilan 1 juta BOPD adalah pertamina.

“Namun yang menentukan keberhasilan 1 Juta BOPD itu adalah Pertamina, karena pertamina kini menguasai 85% lapangan Migas Nasional.” ungkap Rudi Rubiandini.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: SKK Migas Deg Degan Hengkannya Raksasa Migas dari RI

@metroluwuk.id