Enam Ranperda Dibahas “Bukan Deadlock”,Begini Jelas Ketua DPRD

Enam Ranperda Dibahas “Bukan Deadlock”,Begini Jelas Ketua DPRD

Rapat laporan Pansus pembahasan dari enam yang dijadwalkan akan diparipurnakan hanya empat mendapat persetujuan. Sementara dua Rancangan Perda ditunda untuk dibahas kembali melalui mekanisme aturan diajukan oleh 3 fraksi diantaranya Fraksi Nasdem, PHP dan Golkar.

BANGGAI– Ketua DPRD Suprapto menjelaskan rapat paripurna enam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tak berakhir buntu, hanya mengembalikan untuk dibahas di Bapemperda sebagai alat kelengkapan dewan, untuk diboboti.

“Deadlock itu biasa dalam dinamika pembahasan di DPRD. Soal pembahasan Ranperda tadi tetap akan diparipurnakan usai mendapat bobotan sesuai peraturan dan perundang-undangan,” kata Suprapto asal Partai PDIP usai menutup Rapat di Ruang Paripurna DPRD Banggai, Senin

Berita terkait:

Suprapto, katakan dari enam Ranperda yang dijadikan agenda pembahasan, empat sudah disahkan dan dua dikembalikan melalui mekanisme Bapemperda untuk dilakukan harmonisasi, pemantapan konsepsi dan pembulatan kembali. “Itu sesuai permintaan dalam persidangan tadi oleh tiga Fraksi,” jelasnya.

Berita terkait:

Ia mengatakan masa sidang di DPRD, dalam setahun punya agenda pembahasan Ranperda dan atau perubahan Peraturan Daerah. Semua sudah diatur melalui mekanisme yang terjadwal, “Jadi tadi ada enam Ranperda. Empat Rancangan sudah diputuskan tadi. Tersisa dua lagi,” ungkap Suprapto. Meskipun tadi sempat menjadi sorotan beberapa Fraksi, itu lumrah dan akan semakin baik jika diberi bobotan melalui mekanisme konsultasi bersama Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Banggai bersama Bapemperda.

Pada intinya, ungkap Suprapto bukan buntu (deadlock) pembahasan total enam Rancangan Peraturan Daerah, “hanya perlu dilakukan peninjauan kembali melalui mekanisme yang berlaku saja,” jelas Suprapto.

Sebelumnya, pada rapat Panitia Khusus pembahasan Laporan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 7 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berakhir buntu. Ketua DPRD Suprapto saat membacakan putusan sikap disebutkan 4 Fraksi minta dilanjutkan.

Sementara 3 Fraksi diantaranya Fraksi Nasdem, PHP dan Golkar meminta dengan sikap tegas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di bahasa dengan meletakkan mekanisme sesuai paturan. Selanjutnya Ketua DPRD memutuskan pembahasan Ranperda dikembalikan dan batal dibahas untuk waktu yang tidak ditentukan dan di kembalikan sesuai mekanisme yang termuat dalam regulasi atau aturan.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Pemprov Sulteng Bangun Bisnis to Bisnis di Ibu Kota Negara Baru

@metroluwuk