<strong>Enam Ranperda Dibahas Deadlock, DPRD Banggai Sebut Langgar Aturan</strong>

Enam Ranperda Dibahas Deadlock, DPRD Banggai Sebut Langgar Aturan

Rapat memparipurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berakhir buntu. Ketua DPRD Suprapto ketuk palu sidang memutuskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di skorsing untuk waktu yang tidak ditentukan.

BANGGAI– Tiga Fraksi menolak paripurnakan enam Rapenperda Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Irwanto Kulap asal Partai Golkar menjelaskan, pihaknya bukan menolak tetapi meminta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah harus sesuai mekanisme yang diatur Undang-Undang.

“Enam Ranperda yang di Paripurnakan tadi harusnya masuk dalam tahapan pembicaraan tingkat satu. Namun itu tidak pernah dibahas melalui Bapemperda sebagai alat kelengkapan dewan,” ungkap Irwan Kulap saat diwawancara mengenai jalan buntu pembahasan Pansus Ranperda di Ruang Paripurna DPRD Banggai, Senin

Berita terkait:

Ia mengatakan Ranperda yang di Paripurnakan tadi harusnya masuk dahulu dalam tahapan pembicaraan tingkat satu. Sebab akan melakukan harmonisasi, pemantapan konsepsi dan pembulatan. Namun hal itu tidak dilakukan olenya memicu permintaan Fraksi Golkar untuk menunda pembahasan.

Menurutnya Fraksi Partai Golkar menginginkan dalam pembahasan setiap Ranperda harus melalui mekanisme yang di atur dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 80/2015 dan telah menjadi tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki tugas dan kewengan tersebut.

“Makanya Fraksi Golkar mengambil sikap tegas memilih menunda pembahasan Ranperda, lantaran melanggar mekanisme regulasi,” jelas Irwanto.

Irwanto, menyebutkan pembahasan enam Ranperda telah mengangkangi peraturan dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam artian ia mewakili Fraksi Golkar meletakkan memaksa dalam Rapat Paripurna untuk mengembalikan mekanisme sesuai paturan.

Berita terkait:

Rancangan Perda yang di bahas ini, akan menjadi peraturan daerah, mengikat kepada siapapun. Nah kalau di lahirkan secara prematur, menabrak aturan dan mekanismenya dalam pembahasan, so pasti di salahkan dewan sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi sebagai pembuat aturan. “Itulah pikiran-pikiran  Fraksi Golkar, sehingga kami minta Paripurnanya sementara di skorsing dan di kembalikan sesuai mekanisme yang termuat dalam regulasi atau aturan”. jelas Irwanto.

Pemantauan pada rapat Panitia Khusus pembahasan Laporan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 7 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berakhir buntu. Ketua DPRD Suprapto saat membacakan putusan sikap disebutkan 4 Fraksi minta dilanjutkan.

Sementara 3 Fraksi diantaranya Fraksi Nasdem, PHP dan Golkar meminta dengan sikap tegas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di skorsing untuk waktu yang tidak ditentukan dan di kembalikan sesuai mekanisme yang termuat dalam regulasi atau aturan.

Adapun enam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai yang akan dibahas kembali melalui Bapemperda yakni,

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggal Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PT. Bank Sulteng.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Kecamatan Toili Jaya.

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Inovasi Daerah.

6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Standar Penyelengaraan Kepariwisataan Kabupaten Banggal.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita setiap harian update web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Banggai, Sulteng Diserang Inflasi, Anggota DPRD ke Batam, Bupati Boyong Sejumlah Pejabat ke Jakarta

@metroluwuk