Isu Renita Meminta Perlindungan Negara, Hendra: Apakah Salah?

Isu Renita Meminta Perlindungan Negara, Hendra: Apakah Salah?

Bagikan Artikel

BANGGAI– Peristiwa Renita Septiyani Gani, momortal jalan ditanah miliknya yang dirampas untuk kepentingan tambang nikel PT Prima Dharma Karsa. Kini telah ditetapkan tersangka menggunakan UU No 3 tahun 2020 tentang Minerba. Beredar isu telah meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia.

“Informasi itu benar. Apakah salah, kalau warga kampung jauh dari jangkauan rasa keadilan meminta perlindungan Negara?” kata Hendra, kuasa hukum Renita Septiyani Gani, warga Desa Siuna.

Hendra Sinadja, menanggapi isu tersebut mengatakan, untuk sementara ini klien saya, telah mengajukan dokumen permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, perhari ini.

“Dokumen permohonannya sementara dalam tahap perbaikan. Namun suratnya sudah dikirim dan diterima dibagian permohonan perlindungan” ungkap Hendra ketika dikonfirmasi, Selasa (11/5/2021).

Diutarakan saat ini, kondisi piskologis dan mencegah hal tertentu yang dihadapi Renita yang mewajibkan harus meminta kepada lembaga Negara, meminta untuk melindunginya. Akibat tekanan dari pihak tertentu yang diterimanya, dalam mempertahankan hak tanah orang tua dan saudaranya yang dicaplok untuk tambang nikel PT Prima Dharma Karsa.

“Sampai siang tadi, masih ada pihak-pihak tertentu memaksa Renita untuk melakukan klarifikasi kaitan isi berita royalti diterima warga di Desa Siuna” ungkapnya

Mengenai informasi royalti yang diterima warga harusnya bukan Ibu Renita yang ditanya. Yang ditanya itu kenapa ditutupi informasi kebenarannya.

“Sudah jelas warga memang sempat ribut, diperusahan soal terima royalti, 1.200.000 pertahun dan salah satu penerimanya juga kliennya saya. Ketika saya di Desa Siuna menengok kondisi Ibu Renita, Minggu(9/5)” ujarnya, sambung dia,

1
2