Isunya, Ibu Kota Negara: Gubernur, Walikota Ibu Kota Baru Tak Melalui Pilkada

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas memastikan draf Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara telah selesai disusun. Gambar ist.

Bagikan Artikel

JAKARTA– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas memastikan draf Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara telah selesai disusun. RUU tersebut salah satunya memuat klausul tentang mekanisme pemilihan pempimpin ibu kota negara.

“Mengenai klausulnya, misalnya wali kota, itu tidak dipilih. Pengelola ibu kota langsung bertanggung jawab ke Presiden, jadi tidak pakai pilkada untuk si ‘gubernur’ ibu kota itu,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rudy S. Prawiradinata saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 September 2021.

1
2
3