JATAM Sulteng-AEER: Kami Tolak Rencana Industri Nikel Batery Buang Tailing di Laut Bahodopi

Jatam Sulteng dan AEER desak pemulihan ekosistem lingkungan sebagai tempat kehidupan keanekaragaman hayati melalui kepemimpinan dalam mitigasi iklim dengan menempatkan laut sebagai zona karbon biru di Sulawesi Tengah.

Bagikan Artikel
Demo JATAM Sulteng di Kota Palu menolak rencana buang tailing ke laut dan penggunaan PLTU Batubara di industri nikel batery Kabupaten Morowali Utara.

PALU– Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah bersama Perkumpulan Aksi & Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) penolakan pembuangan limbah tailing ke laut oleh industri nikel baterai dan mendesak pemerintah mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap  (PLTU)  dengan energi terbarukan.

“Kami mendesak pemerintah Sulawesi Tengah menolak rencana pembuangan tailing ke laut oleh perusahan industri nikel baterai di Morowali Utara,” ujar Taufik Koordinator JATAM Sulteng, Selasa 28 Desember 2021.

Menurutnya, dengan rencana yang akan dilakukan perusahan akan berdampak buruk bagi kelangsungan ekologi di perairan laut. Ada dugaan rencana yang dilakukan sebagai pilihan murah dari operasional industri nikel.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menunjukkan adanya potensi dampak lingkungan dari rencana pembuangan tailing ke laut dalam (deep-sea tailing placement atau DSTP) yang dipilih sebagai metode untuk menekan biaya operasi industri nikel.”

Olehnya rencana itu, harus di hentikan. Kami telah menyerahkan petisi pada kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya. Sambung Taufik,

Desakan mengenai penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan energi terbarukan. Saat ini industri nikel baik di Morowali (Sulawesi Tengah) maupun Weda (Maluku Utara) masih memanfaatkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sebagai sumber energi utama yang notabene adalah sumber polutan dan penyumbang emisi karbon.

Padahal komitmen iklim Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa Republik Rakyat Tiongkok tidak lagi membangun PLTU baru diluar negeri perlu dikonkritkan dengan mengungkapkan informasi ke publik tidak lagi penambahan PLTU baru di kawasan industri nikel terkait investasi Tiongkok di Sulteng. “Artinya, Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan perhatian mereka kepada rakyat Indonesia harusnya dijadikan agenda perbaikan ekosistem lingkungan di industri nikel,”

Ia, kembali mengatakan konsistensi pemerintah Tingkok di industri nikel Morowali Utara, soal rencana energi terbarukan. Kini telah ada upaya dalam waktu dekat menggantikan PLTU yang telah beroperasi dengan menggunakan energi terbarukan.”Hal ini akan baik buat iklim dan baik buat kesehatan warga Bahodopi yang telah jadi korban polusi udara.”

“Kebijakan ini akan mendorong hilirisasi nikel bukan berarti tanpa pekerjaan rumah baru. Namun, rekam jejak lingkungan industri nikel di darat hendaknya tidak diperluas ke laut,” ujar Taufik.

Kebijakan pemerintah Tiongkok telah mendorong pengusahanya agar tidak menerapkan pembuangan limbah tambang ke laut di negerinya. “Kami harapkan ada komitmen pemerintah Tiongkok, untuk tidak melakukan pembuangan limbah tambang ke laut seperti rencananya di Sulawesi Tengah,”  hal ini sangat bertentangan dengan komitmen dunia tentang kebelanjutan lingjungan sebagai paru-paru dunia. Dari kerusakan lapisan ozon.

Olehnya, komitmen pemerintah Tiongkok harusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia melalui desakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Maka dari kami memang mendesak perlunya mendorong dan menegaskan melalui petisi ini.”Hal ini dapat menunjukkan kepemimpinan dalam mitigasi iklim dengan menempatkan laut sebagai zona karbon biru, dengan tidak merekomendasikan pembuangan limbah tambang ke laut di Bahodopi.” imbuh Taufik.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita setiap harian update web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: 40 Jiwa Meninggal di Lubang Tambang, JATAM KALTIM Beri Label ‘Gubernur Masabodoh’

@metroluwuk.id