<strong>Kasak-Kusuk Dibalik Deadlock Ranperda Diputuskan Malam Hari Masuk Pansus</strong>

Kasak-Kusuk Dibalik Deadlock Ranperda Diputuskan Malam Hari Masuk Pansus

BANGGAI– Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, memasukan enam Rancangan Peraturan Daerah menjadi agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Banggai, yang dilaporkan dalam pembahasan Pansus berakhir buntu (deadlock). Ihwalnya Rancangan Peraturan Daerah dianggap melanggar mekanisme yang diatur Undang-Undang.

Dalam pembahasan laporan Pansus enam Rancangan Ranperda disampaikan dua Rancangan Perda disebutkan oleh pandangan Fraksi Golongan Karya atau Partai Golkar melalui Jurubicara Fraksi Irwanto Kulap menyebut Fraksi Golkar, mengambil sikap tegas memilih menunda pembahasan, lantaran melanggar mekanisme regulasi. Dijelaskan saat di Ruang Paripurna Gedung DPRD Senin siang.

Namun hal itu ditepis Ketua DPRD Suprapto mengatakan rapat paripurna enam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai, tak berakhir buntu, hanya mengembalikan untuk dibahas di Bapemperda sebagai alat kelengkapan dewan, untuk diboboti.

“Deadlock itu biasa dalam dinamika pembahasan di DPRD. Soal pembahasan Ranperda tadi tetap akan diparipurnakan usai mendapat bobotan sesuai peraturan dan perundang-undangan,” kata Suprapto asal Partai PDIP usai menutup Rapat di Ruang Paripurna DPRD Banggai, Senin Sore.

Berita terkait:

Ia mengatakan dari enam Ranperda yang dijadikan agenda pembahasan pada laporan Pansus, empat sudah disahkan dan dua dikembalikan melalui mekanisme Bapemperda untuk dilakukan harmonisasi, pemantapan konsepsi dan pembulatan kembali. “Itu sesuai permintaan dalam persidangan tadi oleh tiga Fraksi,”

Rapat pembahasan laporan Pansus enam Ranperda, siang itu dihadiri Bupati Banggai dan Wakil Bupati menemui jalan buntu sebab 3 Fraksi diantaranya Fraksi Nasdem, PHP dan Golkar meminta Rancangan Peraturan Daerah di skorsing untuk waktu yang tidak ditentukan dan di kembalikan sesuai mekanisme yang termuat dalam regulasi yang di atur undang-undang.

Menyelisik kabar Ranperda sudah disahkan masuk Pansus pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita. Kasak kusuk dari penundaan ditetapkan masuk pembahasan Pansus meski dianggap melanggar mekanisme dan peraturan undang-undang.

Berita terkait:

Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, menurut penjelasan Irwanto Kulap seluruh Ranperda sudah masuk ke tahapan Pansus. Rabu, 6 November 2022. Penetapan tersebut, ia katakan sudah melalui pembahasan singkronisasi dan pembulatan di Bapemperda.

Berkaitan satu diantara Ranperda tentang Pembentukan Kecamatan Toili Jaya, yang dipermasalahkan kabarnya, perlu kajian dan survei kembali menyesuaikan aspirasi dan batas administrasi. Irwanto Kulap mengatakan, “semuanya sudah di rasionalkan olah Bapemperda nanti lebih di pertajam di Pansus”. jelasnya.

Keterangan terpisah, kabarnya ada lobby meloloskan Ranperda masuk Pansus. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Suprapto soal penetapan Ranperda, terkesan seperti dipaksa meski disebut-sebut melanggar mekanisme dan regulasi yang di aturan undang-undang. Namun telah setujui bulat 7 Fraksi masuk Pansus pada malam hari. Meski sempat ia bertanya balik saat dikonfirmasi mengenai kebenaran penetapan tersebut dengan mengatakan “siapa yang bilang?,”

Berita terkait:

Lebih lanjut, ia mengungkap urgensinya Ranperda sampai begitu segera ditetapkan masuk Pansus di malam. Usai diskorsing sidang pembahasan dan memilih menunda dengan batas waktu tidak ditentukan, lantaran melanggar mekanisme dan regulasi. Saat djelaskan pandangan Fraksi Golkar di Ruang Paripurna Gedung DPRD.

Namun, Suprapto menyebut urgensinya secara umum terkait dengan penyelenggaran pemerintahan kemudian kedua berdasarkan kalender kerja memang harus segera dibahas karena mendekati akhir tahun.

“Enam Raperda baru pada tahap Paripurna tingkat I yaitu menyetujui diterima untuk dipansuskan,” ungkapnya saat dikonfirmasi Rabu, 16 November 2022.

Namun, kabar sempat beredar sebelum penetapan masuk disetujui diterima untuk dipansuskan, rumornya terjadi lobby oleh tiga anggota DPRD yang diutus menemui Ketua DPRD dikediamannya, meminta agar hadir untuk memimpin sidang. Keterangan tersebut dijawab oleh Suprapto, “biasalah dinamika dalam lembaga pada akhirnya kita mau pembahasan dilakukan dengan mekanisme yang benar”. ungkapnya.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita setiap harian update web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Cerita Kepala LP dari Balik Jeruji Lapas Kelas IIB

@metroluwuk