<strong>Kementerian ATR/BPN Target PTSL 100 Juta Bidang Tanah Gandeng Sistem Blockchain Dukcapil</strong>

Kementerian ATR/BPN Target PTSL 100 Juta Bidang Tanah Gandeng Sistem Blockchain Dukcapil

Gambar ilustrasi

BANGGAI- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiasati penggunaan digitalisasi bidang tanah terdaftar pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menggunakan satu sistem blockchain terhubung data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Harapannya melalui digitalisasi, masyarakat mudah mengakses informasi. Olehnya kami semuanya melaksanakan digitalisasi,” kata Hadi Tjahjanto pada Selasa, 15 November 2022.

Berita terkait:

Strategi membangun informasi publik dari percepatan sertifikasi bidang tanah melalui digital menjadi harapan. Ia katakan strategi digital satu sistem blockchain, kepemilikan sertifikat tanah bisa teratasi apabila terjadi perubahan software, maka migrasinya akan lebih mudah. Selain itu tujuan ini adalah meminimalisir terjadinya tumpang tindih yang menjadi permasalahan sertifikat di kemudian hari.

Seperti diketahui Menterian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto menargetkan
pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 100 juta bidang tanah target terdaftar (sertifikat) dalam peta.

Namun, perkembangannya baru terealisasi sertifikat sebanyak 80 juta bidang tanah yang dpetakan. Artinya masih tersisa 26 juta bidang tanah. Dari target sebanyak 100 juta bidang tanah hingga tahun 2025.

Ia optimis sisa berkisar 26 juta bidang tanah akan disiasati dengan membuat roadmap (peta jalan) ditindak lanjuti pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebanyak 11 juta bidang tanah dan 3,5 juta bidang tanah di tahun 2025.

Berita terkait:

Dalam melancarkan strategi percepatan sertifikasi tanah Kementerian ATR/BPN, membentuk tim monitoring nasional terdiri dari lintas Direktorat Jenderal agar program dapat berjalan lancar sesuai rencana dan target.

Meskipun sebelumnya, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN disebut-sebut telah melakukan beberapa kali audit sejak 2018 hingga 2020 penerbitan PTSL pada 30 provinsi di Indonesia.

Guna mengetahui penerbitan PTSL dalam pengawasan, audit, review, dan evaluasi, maupun konsultasi. Inspektorat Jenderal, semenjak 2018 telah mengaudit di 33 provinsi, dan di 2019 pada 31 provinsi. Dan kemudian pada 2020 di 30 provinsi.

Audit yang dilakukan pada program PTSL tak hanya jumlah data sertifikasi, tapi melakukan audit pelaksanaan program PTSL didanai melalui pinjaman maupun bersumber dari APBN.

Sebelumnya, data kompilasi ini disadur berbagai sumber untuk dijadikan berita dalam pemantauan strategi target 126 juta penerbitan sertifikat tanah secara nasional, yang dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ATR/BPN.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Kasak-Kusuk Dibalik Deadlock Ranperda Diputuskan Malam Hari Masuk Pansus

@metroluwuk