Ketua Advokat KAI Kota Palu, Hartati: Penangkapan Munarman Melanggar Prinsip HAM

Ketua Advokat KAI Kota Palu, Hartati: Penangkapan Munarman Melanggar Prinsip HAM

Bagikan Artikel

Palu– Penangkapan Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Penangkapan dilakukan di kediamannya di Pamulang, Tangerang Selatan.

Mengenai penangkapan Munarman, Ketua Advokat KAI Kota Palu, Sulawesi Tengah Hartati Hartono. Katakan, patut diduga Densus 88 melanggar hukum acara pidana dan tidak mengindahkan prinsip Hak Asasi Manusia.

Berita terkait:

Menurutnya penangkapan Munarman, dilakukan dengan cara cara melanggar asas praduga tak bersalah. Diseret, tak diberi kesempatan menggunakan sandal, matanya ditutup kain hitam dan tidak menggunakan masker sebagai protokol kesehatan. Hal ini sangat jelas telah melanggar prinsip HAM.

Sebagaimana Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan jelaskan, proses penangkapan dengan menggunakan kain hitam menutup mata adalah standar Internasional tetapi beliau tidak menyebutkan standar Internasional apa, yang di pakai sehingga bisa dipahami secara legalitasnya.

“Saya, kira harus memiliki dasar. Sebagai dasarnya adalah hukum acara. Dalam artian tidak bisa bertentangan dengan hukum acara,” ungkap Hartati saat dikonfirmasi, Kamis (29/4/2021)

Dalam proses penyidikan di Indonesia walaupun kejahatan terorisme masuk sebagai kejahatan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, namun UU terorisme masih menggunakan hukum acara pidana.

Tidak semestinya, tindakan penangkapan dan penahanan tanpa pemeriksaan sesuai hukum acara. Densus 88 di duga tidak mematuhi putusan MK No. 21/ PUU-XII/2014. Putusan MK itu menegaskan bahwa Frasa bukti permulaan yang cukup; dan bukti yang cukup dalam pasal I angka 14, pasal 17, dan 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya.

Pasal 28 ayat 3 UU No 5 Tahun 2018 Penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip Hak asasi Manusia.

“Ini bukan tertangkap tangan, melakukan aksi teror. Harusnya memiliki bukti kuat sebagai dasar bukti.”ujarnya

Reporter | Irwan Merdeka