Koalisi Lapor Covid-19 Desak Cabut Vaksinasi Berbayar

Koalisi Lapor Covid-19 Desak Cabut Vaksinasi Berbayar

Bagikan Artikel

JAKARTA– Presiden Joko Widodo telah membatalkan program vaksin berbayar. Namun peraturan soal program ini belum juga dicabut.

“Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan menganggap tak ada jaminan pembatalan vaksin berbayar tanpa pencabutan peraturan itu,” kata inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana, secara tertulis, bersama Koalisi Warga Akses Kesehatan yakni, LaporCovid19, YLBHI, ICW, Lokataru, PSHK, TII, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR, KontraS, Lokataru, Indonesia Global Justice (IGJ), Jala PRT, RUJAK, Covid Survivor Indonesia (CSI), WALHI, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, KawalCOVID-19, Aliansi Jurnalis Independen (AJI),  LBH Masyarakat, dan LP3ES, Minggu (18/7/2021).

Menguatnya desakan koalisi kepada pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 19 Tahun 2021 yang menjadi dasar soal vaksinasi mandiri berbayar.

“Desakan pencabutan ini merupakan jaminan di waktu mendatang tak ada lagi kebijakan serupa meski pemerintah sudah mengumumkan pembatalan program tersebut,” sebut Irma. Sambung dia,

Pemerintah perlu mengganti PMK yang keburu terbit dengan peraturan yang baru untuk mengamankan hak vaksinasi warga secara luas.

Vaksin berbayar sendiri merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam memberikan akses kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Menurut Irma vaksinasi berbayar, “bisa dimaklumkan bukan di saat genting dan belum meratanya distribusi vaksin seperti saat ini.” tuturnya.

1
2