Konflik Tanah Tambak di Batui Bupati Banggai Dianggap Gagal Memimpin Birokrasi

Masyarakat pemilik tanah kini sanksi dengan kinerja kerja Bupati Banggai yang dianggap tidak dapat bertanggung jawab kepada masyarakat dengan kondisi diperhadapkan alat negara untuk kepentingan investasi di Kecamatan Batui.

Foto Dok metroluwuk.id | Irwan Merdeka

Haji Jabar adalah seorang perwakilan dari ratusan warga pemilik tanah tambak yang telah berhasil melakukan gugatan hak kepemilikan di Pengadilan Negeri Banggai dan menangkan sampai menunggu putusan kurator HGU PT Banggai Sentral Shrimp (perusahan group Sentral Sulawesi dibawah payung PT Nyiur Inti Mas Group) saat itu dikabarkan pailit dan telah habis masa berlaku HGU. Namun belakangan baru diketahui telah merubah nama perusahan menjadi PT Matra Arona Banggai dan melaporkan pemilik tanah manipulasi dokumen.

BANGGAI– Gerakan Batui Melawan menilai Pemda Banggai gagal menyelesaikan yang telah diputuskan Pengadilan. Ketidak pastian Tim terpadu penyelesaian permasalahan pengelolaan sumber daya alam Bupati harusnya tegas menjadi pemimpin Birokrasi Pemda Banggai.

“Pemda Banggai telah mengkhianati masyarakat pemilik tanah di Tolando Kecamatan Batui. Padahal sudah diputuskan oleh Pengadilan. Mengapa Tim terpadu belum bekerja,” ujar Sugianto Adjadar, Kordinator lapangan, sehari usai memastikan warga seruduk Pengadilan Negeri Banggai, Jumat.

Sugianto menyebut seharusnya Tim terpasu yang telah terbentuk tak berlama-lama melakukan kerja yang telah diatur dalam surat keputusan Bupati Banggai nomor : 541/426/Bag.SDA tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai.

Berita terkait:

Ia mengatakan di ketahui berjanji akan segera menyelesaikan persoalan agraria mulai dari permintaan masyarakat eks lahan tambak udang Batui yang dipolisikan karena ada perushaan baru PT Matra Arona Banggai kembali menguasai tanah tambak yang telah digugat pemilik tanah dimenangkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Banggai.

Sugianto, Kordinator Lapangan Saat Melakukan Aksi Demo Gerakan Batui Melawan (Kanta) di Kantor Bupati Banggai Foto dok Ist

Kemudian kasus pemilik tanah dangan PT Sawindo Cemerlang Group ini sudah dilaporkan semenjak 2009-2022. Jelas-jelas pemilik tanah dirugikan tapi dikriminalisasi.

“Dua agenda kasus dialami masyarakat di Batui. Terang dan jelas disampaikan pada aksi kami tanggal 30 Mei 2022, Pemda Banggai berjanji dalam jangka tiga hari akan segera menyurat ke Kapolda terkait dugaan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat eks lahan tambak udang Batui. Namun, ini sudah 2 minggu lebih belum ada kemajuan yang berarti,” ungkapnya.

Sugiarto katakan konflik agraria dialami oleh masyarakat pemilik tanah di Batui, Bupati jangan hanya diam dan menerima informasi sepihak diatas kertas.

Tak bisa juga dikatakan itu sudah ada Tim. Sementara sampai sekarang belum ada yang dilakukan mewakili kepentingan masyarakat terkait diskriminasi hukum atas hak penguasaan tanah yang dikuasai secara turun temurun.

“Pasalnya situasi di lapangan masyarakat semakin terdesak dengan adanya laporan polisi dan tekanan oleh oknum aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Selain itu, Sugianto juga mengingatkan jangan hany cari pencitraan. Urus masyarakat dan jika lalai dan lamban tangani kasus konflik tanah di Batu, maka dapat dipastikan masyarakat akan di penjarakan satu persatu dan tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

“Kami meminta Bupati harus tegas kepada Tim yang telah dibentuk segera mengambil sikap secepatnya. Jangan biarkan masyarakat di penjara. Untuk pertahankan lahanya”. ungkap Sugiarto.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita setiap harian update web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Perbaikan Progresif Berantas Mafia Tanah, LPSK: BPN dan Polri Harusnya Lebih Serius

@metroluwuk.id