‘Konspirasi Elit’ Melindungi, ‘Bisnis Nakal Nikel’ di Siuna

‘Konspirasi Elit’ Melindungi, ‘Bisnis Nakal Nikel’ di Siuna

Bagikan Artikel

SiunaMetro Luwuk– Aktifitas perusahan tambang nikel PT Prima Dharma Karsa memperkarakan pemilik tanah. Dan di diduga sebelum terbit izin peralihan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tahun 2020 dari PT Penta Dharma Karsa. Telah serobot mangrove dan Hutan Produkai Terbatas (HPT) di Desa Siuna.

“Tanah bakal kebun itu, memiliki keterangan kepemilikan dikeluarkan pemerintah Desa Siuna dan telah dibayar pajaknya” ungkap Ibu Renita.

Menurut Ibu Renita warga Desa Siuna, penggusuran tanah miliknya seluas 2 ha. Tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat sebelumnya akan masuk perusahan tambang nikel pada saat itu. Namun tetiba ketika hendak melihat tanahnya telah rata dan dijadikan jalan hoaling mobilitas pertambangan nikel.

“Saya, kaget melihat kebun sudah rata dan jadi jalan lalu lalang angkutan truck perusahan tambang nikel,” ucapnya saat di konfirmasi, Minggu (9/5/2021).

Penggusuran tanah miliknya dan warga lain, telah dilaporkan ke DPRD Kabupaten Banggai dan telah dihearing beberapa kali. Hasil hearing mengeluarkan rekomendasi pihak perusahan diminta segera menyelesaikan permasalahan dengan pemilik tanah yang digusur. Namun bukan menyelesaikan tanah yang muncul tapi, laporan pemolisian nomor Lp/449/X/2020/Sulteng/Res Banggai, tanggal 01 Oktober 2020.

Saya, diperiksa tanggal 9 Oktober 2020. Selanjutnya diundang lagi untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 13 November 2020.(usai pemeriksaan telah dijadikan tersangka). Kemudian diundang lagi, sebagai saksi 20 November 2020. Selanjutnya telah dilimpahkan berkas perkara Kejaksaan Negeri Luwuk, tanggal 5 Mei 2021.

Sambung Renita menjelaskan, sewaktu diperiksa dihotel Swiss Bell, bulan April 2020 saya sudah lupa tanggalnya. Saya, dipanggil untuk dimintai keterangan dari pukul sekitar pukul 9 pagi kurang lebih, oleh petugas dari Mabes Polri, katanya orang tersebut. Usai diperiksa sekitar pukul 9 kurang lebih.

Dalam surat penetapan ada empat pasal berlapis diantaranya diduga melanggar UU ITE disurat penetapan pertama. Tapi dalam surat kedua saya, liat jeratan pasal UU ITE sudah dihilangkan.

“Saya, makin bingung dengan peraturan ini. Tanah saya punya. Perusahan datang langsung gusur. Ketika diperkarakan kenapa saya, di polisikan. Ini perusahan melapor tanah hak milik. Kira-kira itu, pimpinan perusahan dan oknum polisi, masih sehat?” cetus Nita.

1
2
3
4