KPK: Asset Recovery 2021 Senilai Rp374,4 Miliar di Setor ke Kas Negara

Penyitaan barang bukti hasil korupsi yang dilakukan KPK terkait pengembalian aset (asset recovery) dari hasil pemberantasan kasus yang ditangani selama tahun 2021. Dengan pendekatan strategi trisula. Untuk menyelamatkan uang negara.

Bagikan Artikel
Konferensi Pers digedung KPK melaporkan hasil penanganan tindak pidana korpusi tahun 2021 dok Humas KPK

JAKARTA– Selama tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerbitkan 105 sprindik dengan jumlah 123 tersangka, 108 kegiatan penuntutan, 90 inkracht, dan 94 eksekusi putusan pengadilan.

Selain itu, telah melakukan asset recovery  (pengembalian aset) bernilai Rp374,4 Miliar dari sejumlah penanganan perkara selama tahun 2021. 

Hasil penyitaan asset recovery tersebut disetorkan ke kas negara senilai Rp192 miliar, ke kas daerah sebesar Rp4,3 milliar dan pemindahtanganan BMN mencapai Rp177,9 miliar.

“Penindakan KPK tidak hanya berfokus untuk memberi efek jera para pelaku korupsi, namun juga mengedepankan asset recovery sebagai sumbangsih dan kontribusi KPK kepada negara melalui PNBP”, ungkap Ketua KPK Firli Bahuri, dalam Konferensi Pers Kinerja KPK Tahun 2021 yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK.

Firli Bahuri, mengatakan soal optimalisasi asset recovery dalam tindak pidana korupsi telah selaras dengan strategi penindakan KPK. Bertujuan selain untuk memberi efek jera kepada para pelaku namun, bagaimana menyelamatkan, mengembalikan dan memulihkan keuangan negara secara maksimal.

Optimalisasi asset recovery, KPK menempuh berbagai upaya dan kerja sama dengan instansi, K/L, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan lainnya, “baik dalam lingkup nasional, maupun internasional.”

Dalam sinergi berlaku asas timbal balik, KPK berperan dalam berbagai upaya penanganan perkara dan asset recovery yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, “baik Kepolisian maupun Kejaksaan RI dan lembaga-lembaga penegak hukum dari lintas yuridiksi.” Sebut Firli Bahuri.

Sendangkan penindakan tindak pidana korupsi, menjadi salah satu dari tiga strategi dalam Trisula Pemberantasan Korupsi yang diterapkan oleh KPK.

Sambung Firli Bahuri, KPK dalam menjalakan strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan secara simultan dan terintegrasi satu sama lain. “Melalui strategi dan sinergi pemberantasan korupsi tersebut, KPK berharap bisa memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, sejahtera, bersih dari korupsi.” ungkapnya. ***

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Dugaan Korupsi Pembelian LNG di Pertamina Diselidiki KPK

@metroluwuk.id