Menanti Putusan Uji Materi AD/ART Partai Demokrat

Menanti Putusan Uji Materi AD/ART Partai Demokrat

Dalam konteks AD/ART partai politik, walaupun pembentukannya diperintahkan oleh UU Parpol, namun domain pembentukannya tidak dimiliki oleh pejabat atau lembaga negara berwenang. Pembentukan AD/ART diserahkan pada mekanisme internal partai, berdasarkan hasil forum tertinggi internal parpol. Gambar ilustrasi | Istimewa

Bagikan Artikel

JAKARTA– Pada 14 September lalu, empat kader Partai Demokrat yang terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) mengajukan Gugatan Uji Materi AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Kondisi ini menambah permasalahan setelah polemik KLB yang menunjuk Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) sebagai Ketua Umum. Dalam gugatan ini, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai kuasa hukum.

Dalam gugatannya, perubahan AD/ART Demokrat 2020 tidak sesuai dengan ketentuan UU Partai Politik. Selain itu, gugatan ini juga menjelaskan besarnya kekuasaan Majelis Tinggi, seperti penyelenggaraan KLB. Terkait dengan kompetensi absolut MA, Yusril menyatakan pembentukan AD/ART yang diperintahkan undang-undang, sehingga dapat disebut sebagai kuasi-peraturan perundang-undangan, sehingga pengujiannya merupakan kompetensi MA.

Persoalan ini menarik, sebab dalam konteks pengujian undang-undang, domain pengujian yang diberikan UUD 1945 kepada MA hanya sebatas peraturan perundang-undangan. Namun, argumen Yusril tentang posisi AD/ART dalam peraturan perundang-undangan jelas perlu diperhitungkan, sehingga putusan MA wajib ditunggu.

Kompetensi MA

1
2
3
4