[Metro Trending] Sentilan Minimnya Perhatian di Kepala Burung RAPBD 2023 Jadi Sorotan 3 Fraksi

Wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili dan Ketua DPRD Banggai Suprapto
Wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili saat menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD 2023 disetujui masuk dalam pembahahasan Pansus kepada Ketua DPRD Banggai, Suprapto Dok foto DKISP Kabupaten Banggai.

BANGGAI– Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD 2023 Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dengan target anggaran 2,4 triliun menuai kritik, disebabkan pemerintah daerah dianggap melanggar konsisten tidak mengakomodir kepentingan pembangunan di kepala burung.

Dalam pembahasan pada rapat paripurna dihadiri tujuh Fraksi kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Banggai, tiga fraksi diantaranya Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, PDIP dan Golkar menyebut program kerja yang dituangkan dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD 2023 bagian wilayah kepala burung (Bualemo, Balantak) terkesan tidak diprioritaskan menjadi agenda kerja prioritas oleh pemerintah daerah.

Berita terkait:

Padahal menurut Juru bicara Fraksi Gerindra, Masnawati Muhammad agenda kerja program untuk pembangunan di kepala burung, sudah dibahas sebelumnya dengan pihak pemerintah daerah (Bupati). Namun saat pembahasan pada rapat paripurna RAPBD 2023 tadi, itu semua belum terakomodir. Sudah kurang lebih 27 tahun kepala burung tak menjadi perhatian dan kini diabaikan padahal sudah menjadi komitmen dengan pemerintah daerah.

Olehnya Fraksi Gerindra menilai dokumen RAPBD 2023 isinya harus termuat program kerja di kepala burung menjadi prioritas masuk dalam Pansus. “Nanti di Pansus akan di masukan dan diboboti kebutuhan pembangunan di kepala burung,” jelas Masnawati saat diwawancara disela jedah
pembahasan rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banggai, Senin

Berita terkait:

Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP juga menilai hal yang sama menurutnya masih banyak jalan desa dan bangunan desa belum tersentuh pembangunan. Menurutnya seharusnya ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mendudukan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan (merata) agar tidak dianggap sepihak oleh masyarakat.

Menurutnya, sebab fungsi dan tugas DPRD sudah sangat jelas adalah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

Berita terkait:

Kemudian melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. “Namun dalam RAPBD 2023 wilayah kepala burung masih minus dari agenda yang menjadi prioritas pembangunan”. ungkapnya dalam pandangan Fraksi.

Saat pemantauan Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD 2023 Kabupaten Bangga. Masing Fraksi memberikan pandangan yang dinilai perlu dibuat perubahan dan bobotan agendra kerja yang dianggap menjadi prioritas.

Meskipun terkesan alot pada rapat paripurna pembahasan dimulai sejak pukul 9.00 Wita. Seluruh fraksi memutuskan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD 2023 disetujui masuk dalam pembahahasan Pansus.

Hadir pada rapat saat itu yakni Wakil Bupati sementara Bupati masih apsen dinas luar kota, Sekretariat DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Banggai, pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita setiap harian update web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Ditetapkan DPO, Siapa Yahdi Basma

@metroluwuk