Pendemo Sebut Wakil Bupati Tak Temui Massa Aksi Menyampaikan Aspirasi Soal Sengketa Tanah Tambak di Batui

Pendemo Sebut Wakil Bupati Tak Temui Massa Aksi Menyampaikan Aspirasi Soal Sengketa Tanah Tambak di Batui

BANGGAI– Front Aksi Rakyat Sipil (FRAKSI) demo mendatangi Kantor Bupati, Badan Pertanahan Nasional dan Polres. Namun Wakil Bupati tak menemui pendemo menyampaikan aspirasi mendesak menyelesaikan kasus eks lahan tambak udang di Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin, 7 November 2022.

Para pendemo dalam orasinya menuntut menghentikan kriminalisasi masyarakat, yang menduduki lahan, kemudian meminta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Agraria dan Tataruang Banggai untuk memperjelas HGU milik PT Matra Arona Banggai.

Sebelumnya pendemo mahasiswa tergabung massa aksi Front Aksi Rakyat Sipil (Front), berniat berdialog dengan Bupati namun tak ada perwakilan yang menemui massa aksi.

Berita terkait:

Menurut Koordinator lapangan mahasiswa
Afandi Bungalo, mengatakan kedatangan mereka di Kantor Bupati Banggai, berniat melakukan dialog untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, yang saat ini menuntut Pemda Banggai untuk menyelesaikan kasus yang menimpa masyarakat eks lahan tambak udang di Batui.

Agar PT Matra Arona Banggai, tidak melakukan aktivitas diatas tanah milik masyarakat. Namun tak ada satupun perwakilan unsur Pemda menemui maupun berdialog dengan puluhan mahasiswa.

“Padahal ada Wakil Bupati, Staf Ahli, Asisten di dalam kantor akan tetapi tidak ada satupun pihak pemda menemui massa aksi dan ini merupakan bukti bahwa Pemda memperpanjang konflik agraria di Kabupaten Banggai” tutur Afandi Bungalo.

Usai menyampaikan tuntutan di Kantor Bupati, massa aksi melanjutkan aksi demo di depan Kantah dan Polres Banggai. Untuk meminta Kantah Banggai memperjelas HGU PT Matra Arona Banggai. Lantaran penyebabnya Hak Guna Usaha diatas tanah milik masyarakat kini pihak perusahaan melakukan upaya kriminalisasi kepada 160 masyarakat.

Berita terkait:

Afandi, mengatakan desakan yang kami sampaikan hari ini, agar pihak kepolisian menghentikan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat, sebagai pemilik tanah. Kami juga mendesak Kapolres Banggai untuk segera mengevaluasi Kapolsek Batui.

“Polri juga yang seharusnya merupakan institusi dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat terkesan membiarkan dan memilihara konflik di masyarakat. Saat ini sejumlah warga Batui di laporkan pidana oleh pihak perusahaan dengan dugaan pemalsuan dokumen dan penyerbotan lahan. Namun, ketika masyarakat beberapa kali melaporkan terkait pengrusakan dan mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pihak Polsek Batui terkesan mengabaikan aduan dan laporan masyarakat Batui” Jelas Afandi.

Pantauan demonstrasi di Kantor Bupati Banggai, disaat massa aksi tergabung massa aksi Front Aksi Rakyat Sipil (Front), berniat berdialog dengan Bupati menyampaikan aspirasi menuntut Pemda Banggai untuk menyelesaikan kasus yang menimpa masyarakat eks lahan tambak udang di Batui.

Tak ada satupun perwakilan unsur Pemda menemui maupun berdialog dengan puluhan mahasiswa. Namun, Informasi yang sempat terima Bupati Banggai Amirudin Tamoreka sedang melakukan umroh.

Reporter | Pritzno Dunggio

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Penghinaan Putusan Pengadilan, Warga dan Mahasiswa akan Laporkan PT MAB ke Lembaga Nasional

@metroluwuk