Pemerintah Banggai Terima Penghargaan Penuhi 17 Standar LPSE

BANGGAI– Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terima penghargaan memenuhi 17 standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2014, guna perbaikan administrasi bidang pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi.

Sekretaris Daerah Abdullah Ali mengatakan perbaikan administrasi bidang pelayanan publik, menjadi prioritas kepemimpinan Bupati Amirudin dan Furqanudin Masulili. Dalam menjalankan urusan pemerintahan pada berbagai bidang, termasuk di bidang pengadaan barang dan jasa.

Berita terkait:

Hal ini berkaitan dengan nominasi penghargaan yang diterima melalui Gubernur Sulawesi Tengah atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Banggai telah memenuhi 17 standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2014 yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

“Keberhasilan menerima penghargaan ini tak lepas kepemimpinan Bupati Amirudin dan Furqanudin Masulili. Dalam menjalankan urusan pemerintahan,” kata Abdullah Ali Rabu, (26/10/22).

Menurutnya, LPSE sendiri, pada laman resmi LKPP RI, adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Kemudian UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

Berita terkait:

Sebagaimana 17 poin standar LPSE yang ditetapkan LKPP Republik Indonesia adalah, Standar Kebijakan Layanan, Standar Pengorganisasian Layanan Standar Pengelolaan Aset, Standar Pengelolaan Risiko, Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk.

Standar Pengelolaan Perubahan, Standar Pengelolaan Kapasitas, Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat, Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, Standar Pengelolaan Keamanan Server dan

Selanjutnya adalah, Jaringan, Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan, Standar Pengelolaan Anggaran, Standar Pengelolaan Pendukung Layanan, Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan, Standar Pengelolaan Kepatuhan dan Standar Penilaian Internal.

Mengenai penyerahan penghargaan tersebut diterima usai dilakukan Rapat Koordinasi dan Workshop Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah se-Sulteng. Di Hotel Sutan Raja, Kota Palu itu, digelar selama dua hari mulai 26 hingga 28 oktober dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Setda Sulteng, H Mulyono.

Abdullah Ali mengatakan sebelum membuka kegiatan mewakili Gubernur, berharap agar melalui kegiatan itu, para narasumber dan kepala daerah yang telah berhasil memenuhi 17 standar LPSE.

Diharapkan dapat berbagi ilmu dan saling tukar pikiran mengenai isu-isu perihal pengadaan barang jasa sehingga standar tersebut dapat dipenuhi oleh seluruh LPSE kabupaten/kota se-Sulteng.

“Kasus korupsi kerap kali terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, oleh karenanya LPSE yang baik, tentu akan mencegah hal itu terjadi,” jelasnya mengutip pesan dari harapan disampaikan.

Seperti diketahui, selain Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Morowali menerima penghargaan LPSE.

Reporter | Emay

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Staf Ahli Gubernur Sikapi Hasil Musyawar PMI Sulteng Cacat Prosedural

@metroluwuk