Perwakilan Warga Desa Taima Resmi Lapor Kades ke Kejaksaan Negeri Banggai, Sulteng

Perwakilan Warga Desa Taima Resmi Lapor Kades ke Kejaksaan Negeri Banggai, Sulteng

BANGGAI– Perwakilan masyarakat melaporkan Kepala Desa Taima, Kecamatan Bualemo di Kejaksaan Negeri Banggai, Sulawesi Tengah. Diduga Kades Ariyanto Alopo penyalahgunaan anggaran kerjasama Yayasan ALTO untuk sewa tanah budidaya burung maleo.

“Saya mewakili aspirasi masyarakat Desa Taima (terlampir nama warga) melaporkan Kepala Desa secara resmi hari ini. Lantaran sudah enam tahun tidak terbuka pembayaran sewa tanah,” kata Adrianto Panigoro mantan Ketua BPD Desa Taima, dalam jumpa pers dihalaman Kejaksaan Negeri Banggai, Senin

Berita terkait:

Adrianto, mengatakan laporan yang dilayangkan berkaitan pemerintah desa melakukan kesepakatan sewa tanah untuk budidaya burung maleo dengan Yayasan Alto. Dengan luas tanah yang disewakan sekitar 40 hektar semenjak 2017.

Meskipun sebelumnya permasalahan ini telah dilakukan konsultasi sebelum melaporkan di Kejaksaan Negeri Banggai kepada dua pengacara kami yakni, Nasrun Hipan SH dan Yushak Siahaya.

Permasalahannya adalah dalam perjanjian sewa dijelaskan perbulan pihak Alto akan memberikan uang sejumlah 2 juta diserahkan kepada Bendahara atau Kepala Desa. “Namun sudah enam tahun sejak kontrak sewa menyewa tanah, Kepala Desa maupun Bendahara tidak pernah melaporkan kepada masyarakat,” ungkapnya. Hal ini lantaran tidak ada keterbukaan kepada masyarakat.

Berita terkait:

Padahal hasil sewa tanah tersebut sudah disepakati masuk dalam kas desa, menjadi pendapatan desa yang sudah menjadi dasar laporan pihak pemerintah desa kepada masyarakat.

Meskipun diketahui Yayasan ALTO menggunakan tanah seluas 40 hektar. Itu bukan wilayah konservasi. Tapi tanah aset desa dan masyarakat turut merawat lokasi maupun telur maleo, jika bertelur diluar lokasi.

Adrianto menyebutkan mengenai harapan masyarakat dengan adanya dana hasil penyewaan tanah masuk dalam kas desa.
Masyarakat berharap dijadikan anggaran penunjang pembangunan di desa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, sudah enam tahun lamanya perjanjian sewa pakai tanah untuk budidaya burung maleo. “Pihak Desa sama sekali tidak pernah melaporkan melalui sosialisasi pendapat masuk ke kas desa.” ungkap Adrianto

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Kejaksaan Negeri Palu Tetapkan Yahdi Basma DPO

@metroluwuk