<strong>Polisi Tangkap Wartawan Diduga Alami Kekerasan Saat Liputan Demo Tolak Eksekusi Lahan</strong>

Polisi Tangkap Wartawan Diduga Alami Kekerasan Saat Liputan Demo Tolak Eksekusi Lahan

Foto Ilustrasi | AJI Manado dan Lembaga Bantuan Hukum Pers Manado mengecam tindakan polisi menghalangi kerja wartawan. Tindakan tersebut melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dok foto AJI Indonesia

“Saya mencoba keluar dari kepungan, namun beberapa aparat kepolisian dan Satpol PP menghadang dan menanyakan KTP saya,” ungkapnya. Sambung Noufriadi

Berita terkait:

Kemudian saya menjawab bahwa saya, wartawan dengan menunjukan ID Card yang tergantung di leher beserta KTP yang diambil dari dompet di dalam tas saya. “Namun mereka tak mempercayai pengakuan itu dan memerintahkan agar saya ditangkap,” ujarnya. Selanjutnya Noufriady mengatakan,

Semenit berselang, ia mengaku disaat polisi menyeret paksa saat penangkapan. Waktu itu ia, ditarik dari arah belakang oleh salah satu aparat hingga baju yang digunakan robek. Setelah itu, dirinya ditarik paksa dan dimasukan ke mobil polisi dan dibawa ke Polresta Manado.

AJI Menado dan Lembaga Bantuan Hukum Pers Manado, mengecam tindakan polisi menghalangi kerja wartawan. Menurut Ketua AJI Manado, Fransiskus Talokon menegaskan wartawan dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan tugas jurnalistiknya.

“Ini juga tertuang dalam MoU antara Dewan Pers dan Kapolri terkait perlindungan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya,” kata Fransiskus dilansir siaran pers AJI Indonesia pada Rabu, 9 November 2022.

Berita terkait:

Fransiskus mengatakan bahwa pihak Polresta Manado harus memberikan keterangan resmi alasan kenapa Noufradi ditangkap bersama sejumlah pendemo.

Diduga Noufriadi, wartawan media online mendapat perlakukan kekerasan, ketika berada di lokasi kejadian. Noufriadi bahkan hingga ikut dibawa ke Polresta Manado.

Padahal kehadiran wartawan melakukan peliputan pada demo penolakan eksekusi lahan pertanian di Desa Kalasey Dua, tak ada kaitan dengan kerja jurnalis, maka kiranya ini ditindak berdasarkan KUHP. “Karena ada seorang warga negara yang mendapat tindakan kekerasan,” ungkap Fransiskus.

Fransiskus meminta seluruh wartawan di lapangan untuk mnggunakan kartu identitas pers, termasuk dibekali surat tugas dari kantor media jika ada di tempat rawan konflik.

“Ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan,” ujar Fransiskus didampingi Sekretaris AJI Manado Isa Jusuf dalam konfersensi pers di Sekretariat AJI Manado pada Rabu 9 November 2022.

Sementara itu, Direktur LBH Pers Manado, Ferley Kaparang SH MH mendesak kepada semua pihak untuk tidak melakukan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan pada saat sedang melakukan kegiatan jurnalistik.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: 4 Poin Tuntutan Kemerdekaan Pers, AJI Palu: Itu Sejalan UU Nomor 40/1999 Tentang Pers

@metroluwuk