PT BSS Pailit, HGU Diperkarakan Warga Ternyata Tak Terdaftar

PT BSS Pailit, HGU Diperkarakan Warga Ternyata Tak Terdaftar

  • Warga pemilik tanah telah menguasai lahannya jauh sebelum munculnya HGU 1994. Meskipun dalam perkembangan kasus ini warga melaporkan kepada BPN Pusat hasil putusan pengadilan Luwuk.
  • Namun disela proses perkara gugatan HGU PT Banggai Sentral Shrimp diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, Jawa Timur, pihak kreditur terbesarnya adalah Bank BNI 46 adalah Bank milik negara.
  • Perusahan sebut HGU di sengketakan salah tafsir. Sidang sengketa digelar oleh kuasa hukum warga Musalim Mamulai, SH MH melawan Pemerintah RI, cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai. HGU dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. “Ini tidak pernah ada,”

BANGGAI– Ratusan warga pemilik tanah dalam kawasan tambak udang di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah kembali di usir dari tanahnya oleh PT Matra Arona Banggai dengan alasan punya HGU.

Warga mengklaim putusan pengadilan nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk yang di menangkan H Djabar Dahari dengan luas lahan 3,4 hektare di atas lahan  HGU dengan nomor sertifikat 04/HGU/BPN/B51/94.

Putusan ini menjadi dasar sejumlah warga pemilik tanah menguasai kembali saat ditinggalkan PT Banggai Sentral Shrim (BSS). Kemudian warga mengajukan kepada Pemerintah Daerah Kelurahan menerbirkan Surat Kepenguasaan Tanah (SKT) sejumlah 160 Kepala Keluarga diatas seluas 218 hektar pada 2019 dan terdaftar menjadi wajib Pajak Bumi Bangunan yang kini menjadi pegangan warga.

Babak baru warga pemilik tanah

Sekitar 19 oktober 1994 perusahan PT Banggai Sentral Shrim (BSS) mengajukan
Sertifikat HGU di tanah warga kepada
Badan Pertanahan Nasional dengan nomor (04/HGU/BPN/B51/94).

Pada 30 Juli 2012 pemilik lahan diwakili H Djabar Dahari bersama saudaranya melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk, Sulawesi Tengah melawan
Pemerintah RI, cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai. Melalui kuasa hukum warga Musalim Mamulai, SH MH.

Berita terkait:

Hasil gugatan nomor (44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk) oleh perwakilan warga pemilik tanah dimenangkan dengan keputusan nomor 04/HGU/BPN/B51/94 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ditetapkan pada tanggal 6 April 2013.

Namun di tahun 2022 PT Matra Arona Banggai mengatakan telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) usai diputuskan melalui Pengadilan Negeri Luwuk.

Kemudian pihak perusahan melaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian dengan nomor SP.Lidik/77/IV/2022/Ditreskrimum atas pemalsuan dokumen dan perampasan hak.

Sugianto mengatakan saat ini, kriminalisasi beberapa orang warga karena menduduki tanah miliknya yang dirampas oleh PT Banggai Sentral Shrimp untuk dijadikan tambak udang di Kecamatan Batui.

“Puluhan warga itu di laporkan oleh PT Matra Arona Banggai ke pihak kepolisian, padahal mereka telah mengantongi putusan pengadilan negeri Luwuk,” ungkapnya saat demo 11 April 2022 di komplek DPRD Banggai.

Ia mengatakan dampak yang dihadapi masyarakat akses keadilan atas tuntutan reformasi agraria. Sebagai jalan keluar dari risiko yang dihadapi masyarakat kini adalah meningkatnya kesenjangan sosial. Hal ini akan memicu konflik sosial. Akibat minimnya akses keadilan maupun resolusi kongkret para pebisnis yang menguasai separuh tanah di Kecamatan Batui.

“Gelagat konflik sosial di Batui, sebenarnya sudah bukan rahasia. Jadi pendekatan hukum yang dijadikan solutif menghadapi ketimpangan penguasaan tanah ini akan melahirkan krisis kepercayaan hukum”. jelas Sugianto.

Perusahan sebut HGU di sengketakan salah tafsir

Direktur PT Matra Arona Banggai Soetono menyatakan Sertifikat HGU nomor 04/HGU/BPN/B51/94 dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. “Ini tidak pernah ada,”

Dalam keterangannya menyikapi tuntutan sejumlah warga pemilik tanah berdasarkan putusan pengadilan. Menurutnya hal ini perlu diluruskan adanya tudingan miring yang terjadi dengan warga di Lokasi eks tambak itu berada di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Berita terkait:

Soetono, mengatakan bahkan dari awal  PT Banggai Sentral Shirmp (BSS) masih beroperasi dan belum dibeli oleh PT Matra Arona Banggai telah disampaikan juga kronologis peralihan lokasi tambak (akuisisi) lantaran pailit dilakukan ditahun 2011.

“Ini kesalahan penafsiran hukum pasca-putusan pengadilan nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Lwk yang memenangkan H Djabar Dahari dengan luas lahan 3,4 hektare di atas lahan  HGU dengan nomor sertifikat 04/HGU/BPN/B51/94?” Kata Soetono, Selasa 2 November 2022.

Mengenai peralihan aset dari PT Banggai Sentral Shrimp diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, Jawa Timur. Oleh pihak kreditur terbesarnya adalah Bank BNI 46 adalah Bank milik negara. Menguasai harta pailit di dalam penguasaannya telah diputuskan pihak kurator melalui proses lelang terbuka.

Dengan adanya putusan pailit tersebut penguasaan aset/harta berada ditangan Kurator termasuk didalamnya adalah lahan tambak.

Dalam peralihan yang dilakukan sebelumnya pihak kreditur sudah berulang kali menawarkan penguasaan aset/harta dan tanah tambak kepada pihak ketiga namun, tidak ada yang berminat.

“Namun baru di tahun 2019 kemudian
PT Matra Arona Banggai berniat mengambil alih untuk dikelola,” ujarnya.

Berkaitan dengan Sertifikat HGU nomor 04/HGU/BPN/B51/94. Ini tidak pernah ada. Kata Soetono merujuk hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Banggai.

Dikatakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai dengan tegas menyebutkan sertifikat HGU nomor 04/HGU/BPN/B51/94 itu tidak terdaftar alias tidak ada.

Bahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Banggai yang hadir pada waktu itu menyatakan ” biarpun ditembak tetap kami nyatakan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan sertifikat HGU nomor 04/HGU/BPN/B51/94″ sertifikat yang kami pegang berbeda. Jadi objeknya itu di mana,” jelasnya Soetono.

Namun, yang disayangkan menjadi soal bagi masyarakat dalam pengusaan telah menerbitkan SKPT. Ia mengatakan setelah didalami, ternyata banyak kejanggalan dalam pembuatan SKPT itu.

Buktinya, dalam proses pembuatan SKPT tanpa pemeriksaan lapangan atau diukur, dan format SKPT yang seharusnya dibuat oleh pejabat berwenang malah dibuat dengan jasa rental ketik dan fatalnya lagi SKPT – SKPT tersebut tidak pernah teregister dalam buku register Kelurahan Sisipan.

“Keterangan tersebut ditegaskan oleh Lurah Sisipan yaitu Sdr. Salamulhaq K Adjab,SE melalui Surat Keterangan yang dibuatnya,” ungkap Soetono.

Sebab inilah yang melatari kami laporkan kepada Polda Sulteng terkait dugaan pemalsuan dokumen. Karena mengambil paksa milik perusahan PT Matra Arona Banggai sebagai upaya hukum.

Padahal kata Soetono sebelumnya telah melakukan berbagai upaya persuasif. Sebagai langkah resolusi ketidak pastian hukum yang dijadikan pegangan warga. Namun, tidak membuahkan hasil. “Saat ini, prosesnya sudah tahap penyidikan”. ungkapnya.

Reporter | Emay

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Konflik Agraria di Banggai Anwar Hafid Sebut Akan Dorong Panja Mafia Tanah

@metroluwuk