RAPBD Banggai 2023, Fraksi Gerindra Sentil Infrastruktur Kepala Burung 27 Tahun Tak Terurus

Masnawati asal Partai Gerindra
Masnawati asal Partai Gerindra menyebutkan saat diwawancara, harusnya pemerintah daerah konsisten dengan ungkapan yang disampaikan berkaitan rencana prioritas kerja tahun 2023 diwilayah kepala burung. Namun sayang usai menilik dalam dokumen RAPBD 2023, rancangan program pembangunan daerah di kepala burung sangat minim.

BANGGAI– Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah wilayah kepala burung disorotan minim prioritas anggaran peruntukan. Juru bicara Fraksi Gerindra, Masnawati Muhammad menyebutkan program yang tertuang dalam dokumen kerja prioritas di kepala burung tak konsisten dengan pernyataan pemerintah daerah soal pembangunan di anggarankan dari total RAPBD 2023.

“Sangat disayangkan, program kerja prioritas dalam RAPBD 2023, wilayah kepala burung sangat jauh dari harapan untuk masyarakat disana,” kata Masna saat menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra, pada Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rapreda APBD 2023, Selasa.

Berita terkait:

Masna, mengatakan Fraksi Gerindra menilai program yang dituangkan dalam dokumen implemantasi kerja menjadi prioritas disusun oleh BAPPEDA, harus dipertimbangkan kembali.

Sebab total anggaran 2,4 triliun ini, sama sekali tidak mewakili kebutuhan pembangunan infrastruktur mulai jalan desa, bangunan pemerintah desa hingga bangunan dan fasilitas kesehatan, belum tersentuh, yang menjadi harapan oleh masyarakat di wilayah kepala burung. “Peletakan dalam dokumen RAPBD 2023, sangat kecil,” ungkap Masna.

Berita terkait:

Ia menyebut kecilnya pagu anggaran yang disiapkan untuk program dikepala burung, bila menilik sasaran. Infrastruktur jalan dipedesaan, “selama 27 tahun tidak pernah tersentuh oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Masna mengatakan selain itu, program penanganan pasca bencana pada dokumen yang disusun belum meletakan pola penanganan infrastruktur yang dibutuh menjadi prioritas kerja.”program ini tidak menyentuh,” ungkapnya. Selanjutnya, Ia menyebut Komisi Fraksi Gerindra, “meminta agar pembahasan untuk infrastruktur di kepala burung menjadi prioritas dituangkan dalam dokumen kerja prioritas dibahasa dan ditetap pada 2023”. tegas Masna.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Kementerian ATR/BPN Target PTSL 100 Juta Bidang Tanah Gandeng Sistem Blockchain Dukcapil

@metroluwuk