Sekda Minta Sosialisasi JKN Dimasifkan, DPRD Sentil Lunasi Iurannya

Visi-misi Pemerintah Kabupaten Banggai soal pelayanan kesehatan gratis disentil Wakil Ketua II DPRD Banggai Samsul Bahri harapannya banyak masyarakat yang merasakan manfaat jaminan kesehatan.

Bagikan Artikel

BANGGAI– Pemerintah Kabupaten Banggai menguatkan komitmen mewujudkan pelayanan kesehatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk iuran JKN, dan juga hal-hal teknis terkait, baik administrasi maupun keseluruhan sistem, perlu disosialisasikan secara menyeluruh dan masif kepada masyarakat Kabupaten Banggai. Karena dari riset yang dilakukan BPJS, pengetahuan masyarakat sangat minim sekali,” ungkap Sekteratis Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai, Ir. Abdullah Ali dalam keterangan tertulis Senin.

Abdullah Ali mengatakan dalam rapat Forum Komunikasi Kabupaten Banggai Tahap 1 Tahun 2022 (BPJS Kesehatan) mewakili Bupati Amirudin Tamoreka. Pihak BPJS dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih massif lagi dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam rapat turut hadir Asisten I Sekretariat Daerah Banggai, Nur Djalal, dan perwakilan organisasi perangkat daerah. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

Berita terkait:

Lebih lanjut ia menyebutkan dalam visi-misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai. Kata Abdullah Ali, sudah jelas tertuang komitmen untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banggai yang sejahtera, khususnya dalam bidang Kesehatan, dengan tagline “Banggai Sehat” menjadi kebijakan strategis yang terus diupayakan. Olehnya masyarakat perlu mengetahui program-program yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Daerah, “satu diantaranya adalah biaya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.”

“Kebijakan strategis pemda berupaya adalah biaya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu,” jelasnya. Lebih lanjut Abdullah Ali mengatakan,

Inovasi-inovasi yang dilakukan BPJS dalam bentuk kemudahan pelayanan, seperti antri online dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan. Disaat akan menggunakan fasilitas JKN, perlu diinformasikan secara tepat kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi aduan-aduan dan keluhan yang kiranya disebabkan miskomunikasi.

“Perlu singkronisasi data agar akurat dan valid soal penerima bantuan iuran JKN. Mohon dinas-dinas terkait segera lakukan koordinasi dengan pihak BPJS untuk mencocokan data,” jelasnya.

Mengenai singkronisasi data dan kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepala BPJS Cabang Luwuk, Arif Sugiarto memaparkan data keseluruhan penduduk Kabupaten Banggai yang telah terakomodir sebagai penerima JKN.

Jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Banggai 369, 344 jiwa. Namun yang terakomodir atau terdaftar sebagai peserta JKN sejumlah 135,584 jiwa, mendapat bantuan iuran kesehatan gratis bersumber dari APBB Pemerintah Kabupaten Banggai.

“Namun sekitar 353,764 jiwa yang terdaftar sebagai peserta JKN dan 135,584 jiwa mendapat bantuan iuran melalui APBD,” jelas Arif Sugiarto.

Menanggapi keterangan pihak BPJS. Wakil Ketua II DPRD Banggai, Samsul Bahri Mang menyentil komitmen untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banggai sejahtera, khususnya dalam bidang Kesehatan. Menjadi visi dan misi Bupati Banggai meminta agar pemerintah menyelesaikan pembayaran iuran bantuan kepada pihak BPJS.

Harapannya menurut Samsul Bahri Mang akan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat jaminan kesehatan.

“Dengan menyelesaikan pembayaran iuran kepada pihak BPJS. Supaya semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari jaminan kesehatan,” jelasnya. Sambung Samsul Bahri mengatakan, apalagi hal tersebut merupakan amanat dari visi dan misi bapak Bupati.

Permintaan menyelesaikan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) biaya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu diungkap pada rapat Forum Komunikasi Kabupaten Banggai Tahap 1 Tahun 2022 (BPJS Kesehatan) menanggapi paparkan pihak BPJS di ruang rapat khusus Kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan.

Reporter | Emay

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Ini Daftar 21 Layanan Kesehatan Tidak di Tanggung BPJS

@metroluwuk.id