Soal Amdal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Soal Amdal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Gambar ilustrasi. Kondisi banjir merendam Bahodopi Kabupaten Morowali Utara. dok istimewa

Bagikan Artikel

JAKARTA– UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kal ini soal pasal pengaturan amdal yang ada dalam cluster UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana dilansir website Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/10/2021), gugatan dilayangkan oleh Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAkA). Pemohon mengajukan judicial review Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja yang berbuyi:

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

“Menyatakan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara bebas dan sukarela untuk melindungi kepentingan dan kebutuhannya’,” demikian permohonan.

1
2
3