Soal Isu Toleransi di Sulteng, Ini Penjelasan Stafsus Jokowi

Stafsus Jokowi Ayu Dewi Kartika mengajak korban untuk bersuara dan melapor. Bahkan mengajak semua pihak berani mempertanyakan regulasi yang diskriminatif.

Bagikan Artikel
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodok (Jokowi), Ayu Kartika Dewi berbagai cerita tentang intoleransi, untuk mengetahui situasi sebenarnya dok ist

JAKARTA– Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodok (Jokowi), Ayu Kartika Dewi, melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sulawesi Tengah (Sulteng), karena penasaran dengan kondisi toleransi di tiga wilayah tersebut. Hasilnya, Ayu menilai masalah toleransi di Aceh, Sumbar dan Sulteng, masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

“Tiga daerah ini punya berbagai cerita tentang intoleransi, jadi saya ingin datang langsung untuk mengetahui situasi sebenarnya. Selain itu, saya juga ingin mendapatkan inspirasi dari banyak aktivis toleransi, mulai dari anak muda sampai akademisi, yang sudah banyak bergerak untuk menjaga perdamaian,” ujar Ayu dalam keterangan tertulis, Minggu (26/12/2021).

Dalam kunjungan pertama ke Aceh, Ayu mengaku menerima banyak informasi mengenai toleransi, termasuk penerapan syariat Islam dari berbagai pihak. Dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah misalnya, dia menilai toleransi dan keberagaman di Serambi Mekah mampu tumbuh meski memiliki banyak tantangan.

Sedangkan dari tokoh masyarakat hingga pemuda, Ayu mencatat bahwa toleransi di Aceh memang harus diperkuat. Dia mengakui permasalahan intoleransi adalah realitas di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Aceh.

Meski demikian, dia mengaku bangga banyak anak muda dan aktivis toleransi di Aceh yang terus memperjuangkan kebhinnekaan di Aceh.

Meski demikian, dia mengaku bangga banyak anak muda dan aktivis toleransi di Aceh yang terus memperjuangkan kebhinnekaan di Aceh.

Adapun dalam kunjungan ke Sumbar, Ayu menilai toleransi juga masih menjadi pekerjaan rumah. Lewat diskusi dengan pegiat toleransi hingga pemuda, Ayu mencatat masih ada tindakan intoleran yang menimpa kelompok minoritas.

Salah satu kasus intoleran yang cukup menyita perhatian adalah kasus seorang siswi SMKN 2 Padang beragama Kristen yang diminta untuk menggunakan kerudung. Meski permasalahan itu telah selesai, Ayu menilai kejadian serupa akan terulang jika tidak ada dukungan regulasi lokal yang benar-benar bisa melindungi kelompok minoritas.

Bagi Ayu, intoleransi bukan masalah sederhana. Intoleran memberi dampak buruk terhadap korban hingga kehidupan sosial sebuah wilayah.

“Benang merah permasalahan intoleransi adalah diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda,” ujarnya.

Berkaitan dengan kondisi toleransi di Sumbar, Ayu juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan Gubernur Mahyeldi. Dia menganggap Mahyeldi memiliki komitmen untuk memperkuat toleransi di Sumbar.

Selain berkolaborasi, Ayu menyebut Mahyeldi satu suara dengan Gubernur Aceh, mendukung rencana pemerintah pusat menjadikan 2022 sebagai Tahun Toleransi.

Informasi terkait penanganan korban pasca peristiwa teror

1
2