Soal Pemilu & Pilkada 2024: Pengamat Politik Sebut, Pemerintah Sebenarnya Tarik Ulur’

Soal Pemilu & Pilkada 2024: Pengamat Politik Sebut, Pemerintah Sebenarnya Tarik Ulur’

Keseriusan pemerintah pun sempat dipertanyakan dalam rapat itu. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya menanyakan alasan pemerintah belum menganggarkan persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 di draf Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. Gambar Ist.

Bagikan Artikel

JAKARTA– Penetapan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 ditunda lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hadir dalam rapat bersama Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (6/9). Sejumlah pengamat menduga ada kaitan dengan wacana penambahan atau perpanjangan masa jabatan presiden.

DPR, pemerintah, dan KPU membentuk Tim Kerja Bersama untuk membahas persiapan Pemilu dan Pilkada 2024. Salah satu hasil rapat tim itu adalah pemilu digelar 28 Februari dan pilkada pada 27 November 2024.

Meski begitu, kesepakatan itu belum jadi keputusan resmi. Pasalnya, undang-undang mewajibkan keputusan soal pemilu dan pilkada harus disetujui pemerintah dan DPR dalam rapat kerja.

Di tengah pembahasan, Tito juga sempat menyebut keputusan belum final. Saat itu, tanggal gelaran pemilu masih 28 Februari 2024. Tanggal itu mendapat protes publik karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan.

“Ini belum menjadi keputusan resmi, belum. Mungkin ada yang menyampaikan ke publik, tapi 28 Februari adalah Hari Raya Galungan, otomatis harus exercise dan itu enggak bisa berlaku,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6).

1
2
3
4