Solusi Bupati Banggai Konflik Agraria KPA Sebut Memperpanjang Konflik dan Kriminalisasi

Konflik agraria di perkebunan kelapa sawit menambah catatan buruk resolusi penanganan agenda reforma agraria disaat Presiden Joko Widodo mendorong resolusi reforma agraria lewat pembentukan Satgas Reforma Agraria.

Warga pemilik tanah melakukan demonstrasi menuntut resolusi konflik agraria dalam perkebunan kelapa sawit mereka menyebut tak ingin kerjasama dengan perusahaan dan hentikan kriminalisasi maupun intimidasi menggunakan polisi Foto dok metroluwuk.id

PALU– Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria wilayah Sulawesi Tengah menyebut mosi tidak percaya kepada Tim Pokja Pemerintah Kabupaten Banggai harusnya transparan dalam mengungkap fakta peristiwa dialami masyarakat pemilik tanah dalam obyek konflik agraria.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Banggai nomor 541/426/Bag.SDA tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai.

Hal ini, menurut Doni Moidady menjadi rujukan kerja mengungkap fakta yang dilakukan Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Banggai menyikapi konflik agraria dihadapi masyarakat dengan perushaaan perkebunan kelapa sawit PT Sawindo Cemerlang Group.

“Namun, proses kerja dilakukan oleh Tim Pokja Bentukan Pemda, selama diterbitkan surat disebutkan, tidak pernah melibatkan masyarakat yang berkonflik,” ungkap Doni Moidady kepada metroluwuk.id, Kamis

Berita terkait:

Sebelumnya, kata Doni, Pemda Banggai bukan tidak mengurus konflik tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan sawit PT Sawindo Cemerlang Group. Namun diduga merawat konflik agraria diatas tanah seluas 6.038,63 hektare diklaim dalam wilayah Hak Guna Usaha padahal berada dalam lokasi tanah bertuan (ada pemiliknya).

Diketahui permohonan izin HGU PT Sawindo Cemerlang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasnional Sulteng dengan surat Nomor. 1122/72/VIII/2012 baru diterima pada 16 Agustus 2012 seluas 6.900 Hektar di ajukan dalam kawasan hutan konversi di Kecamatan Batui.

Konflik Agraria Banggai, Sulteng-metroluwuk.id
Usai Rapat Paripurna Ketua DPRD Suprapto, Bupati Amirudin Tamoreka dan Wakil Bupati Furqanudin Masulili bertemu pendemo setelah baku dorong antara warga dan Satpol PP satu warga pingsan menuntut solusi konflik agraria dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawindo Cemerlang Group Foto dok sorotan video.

Keterangan ini terungkap disampaikan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada Rapat Pleno Permohonan Hak Guna Usaha PT Sawindo Cemerlang pada 30 Agustus 2012, bertempat Ruang Polibu, Kantor BPN Sulawesi Tengah.

“Artinya perusahaan sebelum ada HGU gusur tanah warga dan perusahaan bermohon menggunakan kawasan hutan. Ini adalah fakta dan jangan ditutupi,” ungkapnya.

Berita terkait:

Selain itu, ungkap Doni, konflik agraria masa lalu yang belum selesai di dataran Seseba. Masyarakat Desa Honbola telah berkonflik dengan PT Delta Subur Permai anak perusahan PT Nyiur Mas Inti Group (milik keluarga Hideo Amir masih famili Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir) diatas lahan seluas 4.60 hektare.

Yang dikuasai sejak 1984 atas nama perkebunan kakao bersama PT Astra. Tetapi izin HGU baru terbit pada tahun 1996 dan pada 2011 ketahui telah di konversi tanaman menjadi kelapa sawit, bagian dari PT Sawindo Cemerlang Group.

Menurutnya Pemda Banggai tak bisa melihat kasus hanya sepenggal dari tuntutan penyelesaian konflik agraria. Doni katakan, hal terbarukan tuntutan masyarakat pemilik lahan saat ini makin memanjang. Sebulan lalu, Pemda Banggai membuat rapat koordinasi permohonan Perusahaan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Banggai pada Senin (22/6) dilakukan oleh Asisten II Ferlin Moggesang  berkaitan permohonan surat nomor 015A/SCEM.Dir.X/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 perihal keterangan areal pengajuan Hak Guna Usaha seluas 2.590.86 hektar.

Ada dugaan perusahaan akan memperluas wilayah penguasaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Disituasi masyarakat tidak berdaya diperhadapkan dengan kriminalisasi dan upaya yang dilakukan Pemda dengan memaksa warga menjadi petani plasma. Dari tuntutan masyarakat tidak ingin menjadi petani plasma.

Berita terkait:

Doni katakan, fakta yang dapat ditelaah hasil jawaban Bupati Banggai menyebutkan “kami tidak tinggal diam. Masalah lahan yang dikeluhkan petani, hanya saja perlu waktu menunggu hasil kerja yang dilakukan Tim Pokja. Jika ada lahan masyarakat yang masuk HGU akan kita keluarkan dan diputuskan untuk menjadi plasma” ini jelas “mencatat panjang tuntutan masyarakat terkait konflik agraria”.

Presiden Jokowi menghitung sertifikat hak atas tanah yang dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, beberapa waktu lalu. (Foto: Dok. Humas)

Padahal, ungkap Doni janji manis pihak PT Sawindo Cemerlang (Kencana Agri Group) akan sejahterakan masyarakat di 2009, penyerobotan tanah yang memiliki SHM dan SKPT di kriminalisasi sampai intimidasi sejak perusahaan beraktivitas konflik mulai berantai bermunculan.

Peristiwa tersebut tak hanya di Batui, Batui Selatan. Tapi sampai di Kecamatan Bualemo lahan dikuasai PT Wira Mas Group perusahaan satu atap PT Sawindo Cemerlang Group dibawah payung Agri Kencana Group.

Harusnya yang ditindak lanjuti ada dua hasil putusan yakni, pertama rekomendasi Nomor 890 / 113 / DPRD pada Februari 2021 untuk mengembalikan lahan milik petani.

Dan kedua adalah Berita Acara Kesepakatan meminta kepada PT Sawindo Cemerlang Group melakukan evaluasi SPK/SPHu dan mengembalikan dan menyelesaikan tanah masyarakat yang memiliki hak atas tanah secara legal. Disebutkan “tidak mau lagi bekerjasama dengan perusahaan keputusan itu menghadirkan pemerintah daerah”, di terbitkan 20 Desember 2021 oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Sangat jelas bertentangan dengan semangat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 September 2018, “harusnya dua putusan ini menjadi pijakan Pemda Banggai. Bukan dipisahkan lahan warga dari HGU kemudian dijadikan plasma. Langkah itu sangat keliru dan tidak menggambarkan solusi konflik agraria”. jelas Doni Moidady.

Reporter | Palu, Parigi, Poso | Hendra Edo

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Lapor Pak Jokowi Konflik Agraria di Batui Butuh Ditangani Serius

@metroluwuk