Staf Ahli Gubernur Sikapi Hasil Musyawar PMI Sulteng Cacat Prosedural

BANGGAI– Musyawarah Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah menyulut sentilan soal Vera tidak yang mencalonkan diri tapi, memiliki lima suara. Lantas dari mana Vera Rompas mendapat dukungan sementara tidak terdaftar sebagai Bakal Calon (Bacalon) Ketua Umum.

Zainal Abidin mengatakan kemenangan Hidayat Lamakarate sebagai incumbent patut diduga. Penyebabnya Vera Mastura saat pendaftaran dia sendiri yang datang membawa berkas dan melakukan pendaftarannya kepada panitia. Kemudian pihak OC yang menerima berkas pendaftaran mengaku tidak tahu apa-apa.

Berita terkait:

Ini patut diduga dokumen Vera Mastura sengaja dihilangkan untuk menjadi bakal calon Ketua Umum PMI Sulawesi Tengah agar incumbent nampak dipermukaan tak ada penantangnya pada Musdaprov Kamis, 28 September 2022 lalu.

Selain kejadian dialami Vera Mastura mirip terjadi disaat Musda PMI di Banggai, Sulteng. Incumbent dengan lantang mengatakan proses pendaftaran calon ketua PMI tertutup.

“Dua hasil memenangkan Incumbent sudah jelas pelanggaran prosedural tak sesuai amanat statuta PMI,” jelas Zainal kepada metroluwuk.id, Selasa

Berita terkait:

Olehnya sikap yang diterangkan Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Komunikasi Publik Andono Wibisono. Untuk dianulir akan diulang Musyawara PMI, itu adalah jawaban benar. “Itu sangat relefan. Sebabnya hasil dua Musda ini bersangkut paut, yang memiliki hubungan yang sengaja menggiring incumbent berkuasa dalam organisasi PMI,” ungkap Zainal.

Zainal, menyebut dua hasil Musyawarah PMI tersebut adalah kasus yang sama ditempat berbeda dalam satu organisasi Palang Merah Indonesia (PMI). Karena PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

Memiliki asas kepastian yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga, bahwa pencalonan ketua Palang Merah Indonesia lahir dan dikonsultasikan kepada setiap pemimpin baik dilevel pusat yaitu presiden, di provinsi Gubernur dan kalau di daerah adalah Bupati. Namun bukan berarti itu tertutup, selalu terbuka secara umum.

Sebabnya dalam program kerja yang dilaksanakan menggunakan anggaran dana negara kalau di daerah bersumber dari APBD. Dalam artian anggaran yang digunakan adalah milik publik. “Jadi tidak ada yang tertutup,” jelasnya.

Zainal, mengatakan soal yang di sebutkan bukan hanya sebagai respon tetapi sebagai sikap menyelamatkan organisasi
bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Jika keputusan Ketua Umum PMI Pusat Jusuf Kalla menganulir lewat laporan yang saat ini sedang di ributkan. “Ini akan menghentikan berbagai proses kepentingan sepihak yang berperilaku diskriminasi”. ungkap Zainal Abidin.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Inflasi di Sulawesi Tengah, BI Kebut Pengendalian Inflasi Pangan

@metroluwuk