3 Fakta Pejabat BPN Terlibat Mafia Tanah

Polisi mengungkap modus mafia tanah melalui peran pejabat Badan Pertanahan untuk peralihan tanah. Mulai dari pengukuran, menerbitkan peta bidang sampai ganti data sertifikat. Kini Hadi Tjahjanto menerjunkan tim melakukan investigasi internal.

Bagikan Artikel

JAKARTA– Polda Metro Jaya menangkap Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang berinisial NS (50) terkait kasus mafia tanah. Ditangkapnya NS ini menambah daftar oknum pejabat BPN yang terlibat dalam mafia tanah.

Terbongkarnya praktik mafia tanah melibatkan pejabat BPN ini juga tak terlepas dari kerja sama dan koordinasi pihak kepolisian yang intens dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan juga kejaksaan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi internal. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teguh Hari Prihatono.

“Kalau dari ATR/BPN sendiri Pak Menteri sendiri sudah memerintahkan Irjen untuk menurunkan tim untuk investigasi. Jadi ini kan nanti ada proses di internal,” kata Teguh saat dihubungi, Jumat (15/7/2022).

Berita terkait:

Sejauh ini sudah ada 20 tersangka yang ditangkap terkait kasus mafia tanah ini. Enam di antaranya adalah pejabat BPN, 1 pensiunan BPN, dan 10 orang pegawai di lingkungan BPN.

“Tidak menutup kemungkinan tersangka bertambah, tergantung hasil penyidikan, karena proses penyidikan masih terus berjalan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, kepada wartawan, Kamis (14/7).

Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi juga mensinyalir adanya keterlibatan pejabat dari instansi lain yang terlibat praktik mafia tanah di Jakarta dan Bekasi ini.

“Penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan, mungkin ada potensi-potensi oknum-oknum lain yang kita tangkap,” ujar Hengki, di Jakarta, Kamis (14/7).

Kepala Kantah BPN Palembang Terlibat Mafia Tanah di Bekasi

Polda Metro Jaya sebelumnya telah menangkap 4 pejabat BPN di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Terbaru, polisi menangkap Kepala Kantah BPN Kota Palembang berinisial NS.

NS terlibat dalam kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 2016-2017. Dia tak sendiri. Ada dua tersangka lainnya yang ditangkap dalam perkara tersebut, yakni RS (58) selaku Kasi Survei pada kantor BPN Bandung Barat. RS sebelumnya menjabat Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Bekasi Kabupaten.

Berita terkait:

Kemudian PS (59) pensiunan BPN, yang merupakan mantan Koordinator Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Bekasi.

“NS ditangkap atas tindak pidana terkait mafia tanah yang terjadi di Bekasi ketika menjabat sebagai Kasi Infrastruktur Pengukuran pada Kantor BPN Kabupaten Bekasi,” ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Jumat (15/7).

Modus Operandi
Dikatakan Hengki, NS dkk terlibat dalam praktik mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 2016-2017. NS dkk menerbitkan peta bidang dengan warkah palsu.

Peta bidang yang dikeluarkan pelaku yang merupakan pejabat BPN merupakan cacat hukum, karena dengan kewajiban yang melekat pada petugas/pejabat tersebut telah terjadi pemalsuan peta bidang yang berbeda antara yang di-upload ke aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) dengan yang tergambar pada fisik SHM.

Ganti Data Sertifikat
Pelbagai modus operandi yang dilakukan oleh pejabat BPN dalam praktik mafia tanah ini. Salah satu tersangka, PS yang merupakan mantan Ketua Tim Ajudikasi PTSL BPN Jaksel.

Berita terkait:

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi mengatakan pihaknya menemukan peralatan yang digunakan oleh PS untuk mengubah data pada sertifikat PTSL. PS yang saat itu merupakan Ketua Tim Ajudikasi PTSL BPN Jakarta Selatan menghapus data pada sertifikat dengan cairan pemutih.

“Polisi temukan alat yang digunakan para tersangka untuk menghapus data tulisan yang sudah tercetak atas korban di sertifikat. Setelah dihapus kemudian ditimpa ketikan dengan atas nama tersangka lainnya di lembar sertifikat tersebut,” kata Petrus saat dihubungi, Jumat (15/7/2022).

Kanit 1 Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Mulya Adhimara menambahkan alat yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya itu cukup sederhana. PS hanya menggunakan cairan pemutih dan cotton bud.

Berbekal alat sederhana itu PS melakukan tindakan penipuan peralihan sertifikat. Dia menghapus nama pemilik sertifikat yang sah dan diganti dengan pihak lain yang sebelumnya telah menyerahkan uang kepadanya.

“Jadi untuk menghapus tulisan yang sudah diketik di sertifikat hanya butuh cairan pemutih, kayu kecil dengan dililit tisu atau bisa juga dengan cotton bud,” ucap Mulya. Sumber detik.com (*/JH)

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: ‘Konspirasi Elit’ Melindungi, ‘Bisnis Nakal Nikel’ di Siuna

@metroluwuk