UMK Banggai, Sulteng Staf Ahli Bidang Ekonomi Sentil Hak Hidup Layak Buruh

Seperti diketahui rapat Dewan Pengupahan Daerah hubungan membangun informasi mengenai industrial dan jaminan sosial tenaga kerja berkaitan pengupahan tahun 2022 sebesar 2.391.955. Lantas berapa penerapan UMK yang ditetapkan pada 2023?

Penetapan Upah Mininum 2022 Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Dok foto Kemanaker

BANGGAI– Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemerintah Rudi Purwana Bullah mengatakan, sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18/2022, tentang penetapan UMK untuk tahun 2023. “Upaya penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”

Hal tersebut diungkap pada rapat dewan pengupahan daerah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah di Ruang Pertemuan Hotel Santika Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Jumat

Berita terkait:

Rudi Purwana mengatakan penetapan Upah Minimum Kerja atau UMK Kabupaten Banggai, harusnya mengarah pada pemenuhan kehidupan yang layak bagi para pekerja dan kebijakan harus diarahkan untuk menentukan upah minimum berdasarkan, kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Dalam agenda ini menjadi suatu momentum mendapatkan persepsi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja, sekaligus meningkatkan sinergitas. Dan harapan dari kegiatan ini bisa menampung setiap kritik, saran yang akan menjadi poin-poin penting,”ungkapnya diterangkan secara tetulis pada Jumat

Pada rapat dewan pengupahan turut hadir diantaranya Assisten II Bupati Banggai, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Banggai, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, Perwakilan OPD, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Luwuk, Pakar dan peneliti Ekonomi Daerah,

Kemudian hadir pula perwakilan Akademisi dari Universitas Tompotika (Untika) Luwuk, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Asosiasi Serikat Buruh dan Pekerja, Front Nasional Perjuangan Buruh dan anggota juga pengurus Dewan Pengupahan.

Berita terkait:

Dalam keterangan terpisah. Selaku pengurus Dewan Pengupahan Assisten II Bupati Banggai Ferlyn Monggesang menitik pada komitmen bersama guna mengatur upah minimum daerah. Menurutnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Banggai akan menindak lanjuti atas pertemuan ini dan jangan sampai melewati pada 7 Desember.

“Harapannya pada rapat ini, juga kita akan sama-sama merumuskan dan nantinya akan melahirkan sebuah komitmen bersama. Dalam hal mengatur upah minimum daerah Kabupaten Banggai”.

Selanjutnya keterangan Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Banggai Ernaini Mustatim pada kesempatan yang sama mengatakan, kegiatan dari hasil pertemuan ini. Akan ditindak lanjuti dan untuk dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kegiatan ini cukup banyak dasar hukumnya dan dasar pelaksanaan sudah sangat jelas aturannya. Maksud dan tujuan kegiatan ini yakni, dalam rangka merumuskan dan menetapkan upah minimum Kabupaten Banggai”. ucapnya.

Soal upaya penetapan upah minimum 2023, menjadi agenda rapat dewan pengupahan daerah Kabupaten Banggai, yang akan menjadi standar Upah Minimum Kerja atau UMK untuk ditetapkan pada 2023. Hanya menuliskan merumuskan dan menerapkan namun, tak dijelaskan secara rinci, dalam keterangan tertulis diterima. Penetapan UKM 2023. Padahal Rudi Purwana Bullah, sudah menyentil UMK adalah hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Reporter | Emay

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Begini Jelasnya Isi Rekonsiliasi Penyaluran Dana 5 Sektor Pajak di Daerah

@metroluwuk