UPDATE: Kebijakan Pandemi Bisa Diaudit, MK Koreksi UU Covid-19 Kebal Hukum

UPDATE: Kebijakan Pandemi Bisa Diaudit, MK Koreksi UU Covid-19 Kebal Hukum

UU kebal hukum tentang penggunaan keuangan penanganan Covid-19 kini menjadi dasar masyarakat melakukan kontrol transparansi dan akuntabilitas. Selain itu putusan MK mengatur syarat esensial tipikor jika memenuhi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ilustrasi dok ist

Bagikan Artikel

JAKARTA– Keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan gugatan Undang-Undang Covid-19 dinilai bisa menjadi pintu masuk untuk mengaudit kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi.  Salah satu gugatan yang dikoreksi yakni Pasal 27 UU Covid-19 yang memberikan impunitas atau kekebalan hukum bagi pejabat yang menangani Covid-19.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyampaikan dengan dikabulkannya gugatan tersebut pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut kemudian disebutnya akan mendorong penilaian publik yang terbuka dan transparan.

“Artinya akibat hukumnya itu mereka yang menggunakan uang negara selama penanganan Covid itu harus diaudit dan harus dipertanggung jawabkan,” jelas Trubus kepada Katadata.co.id pada Jumat (29/10).

1
2
3