Usulan Upah 2022 di Banggai, Pakar Hukum Sebut Perlu “Studi Kebijakan Dewan Pengupahan, Jangan Final Dulu”

Dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) kesepakatan diatur peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa.

Bagikan Artikel

Liputan Khusus

Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Banggai, Selasa (30/11)

BANGGAI– Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dewan Pengupahan membahas kenaikan upah di tahun 2022. Kata Ismanto Hasan Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia meminta ada kenaikan upah sesuai tuntutan zaman.

“Kami meminta UMK ada kenaikan sebesar 3,78% yang harusnya telah ditetapkan. Hal ini juga kami, meminta semenjak tahun 2020,” ungkap Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia cabang Kabupaten Banggai, Selasa 30 November 2021.

Selain itu sebut Ismanto, soal kenaikan ini sudah rasional karena banyak pekerja/buruh upah dibawah standar Upah Minimum Kabupaten yang ditetap oleh perusahan di Banggai.

“Ini menjadi dasar kami, untuk meminta perlunya dilakukan kenaikan upah.” Jelasnya

Sebelumnya dalam rapat pembahasan, Selasa (30/11) penetapan upah yang usulan diajukan Nakertrans Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2.391.955 sesuai rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

“Penetapan upah pekerja/buruh di Kabupaten Banggai yang akan diajukan kepada Pemprov Sulteng, harusnya dilakukan kajian terlebih dahulu. Padalah SK Gubernur baru mengatur non skill.”Dalam artian tidak dapat diberlakukan secara umum bagi pekerja/buruh yang memiliki pengalaman kerja. Ungkapnya

Secara terpisah menyikapi dinamika dan penetapan upah di daerah. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Banggai Natsir Suling menyebutkan hal ini sangat substansi menyikapi kebijakan kenaikan upah 2022. Harusnya Pemda terlebih dahulu melakukan kajian kaitan pengupahan, “artinya ada kajian materi yang menjadi kepatutan dilakukan oleh Dewan Pengupahan.”

Hal ini sesuai dengan kebijakan yang akan dilahirkan Pemda Kabupaten Banggai sebelum memfinalkan upah 2022. Meskipun telah ada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 561/399/Dis.Nakertrans-6.ST/2021 ditetap dipalu pada 19 Desember 2021.

Dalam Keputusan Gubernur disebutkan upah yang ditetap sebesar 2.390.739. Upah ditetapkan secara harian pada diktum kedua : a. Bagi perusahan dengan sistem kerja enam hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25; atau b. Bagi perusahan dengan sistem waktu lima hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21.

Sementara disebutkan kemudian pada diktum ketiga sebagai berikut: Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu hanya berlaku bagi pekerja/buruh: a. Masa kerja 0, b. Status masih lanjang; dan c. Tidak memiliki keterampilan (non skill).

Kembali ia, ungkapkan kehadiran dalam rapat pembahasan kebijakan daerah tentang kebijakan kenaikan upah yang akan di usulkan Pemda Kabupaten Banggai kepada Pemprov Sulawesi Tengah, disayangkan sampai saat ini saya belum memegang Surat Ketetapan sebagai anggota Dewan Pengupahan.

“Iya. Sampai saat ini saya, tidak tau bagaimana bentuk Surat Ketetapan (SK) sebagai Dewan Pengupahan.” ungkap Naser Suling, Selasa 30 November 2021 dalam wawancara di kediamannya.

Soal Surat Keterangan (SK) Dewan Pengupahan tidak hanya Nasir Suling yang pertanyakan tapi, pihak Akademisi Universitas Muhamadiyah di wakili DR. Abdul Ukas Marzuki, SH.,MH dan juga sebagai anggota Dewan Pengupahan, saat dihubungi metroluwuk.id menyebutkan sedari awal pada rapat diforum tadi yang saya stresing awal mempertanyakan Surat Ketetapan (SK) Dewan Pengupahan karena ini, wajib menjadi pegangan dan telah diatur dalam PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pada Bab V Pasal 69.

Sementara SK yang saat ini itu, sudah kadaluarsa alias jatuh tempo pada tahun 2020 silam. Namun pimpinan sidang sekaligus Ketua Dewan Pengupahan menjelaskan, “SK itu sudah ada tapi, belum terdistribusi saja.”

Sambung dia, perihal SK Dewan Pengupahan ini penting menjadi pegangan bagi anggota sebelum membahas pengupahan. “Ini menyangkut harkat hidup orang banyak yang akan diwakili kepentingan haknya.” ungkap Abdul Ukas Marzuki,

Menurutnya substansi pada pokok pembahasan harusnya “Pemda dapat membuat pembagian dimaksud pengupahan pekerja/buruh sesuai skill, bagi mereka yang telah berumah tangga atau kemudian pekerja memiliki kemampuan diatas (high skill) ini harus dibedakan.”

“Kemudian syarat itu harus dibuat dalam bentuk studi. Jadi ketetapan kenaikan upah tidak merata sebesar 2.391.955 non skill.” Sambungnya,

Studi yang dimaksud, menganalisa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai jadi penting sebelum menetapkan upah. “Jangan kemudian masalahnya ada diperusahan. Ini akan menimbulkan pelanggaran hak dasar bagi pekerja/buruh dalam hubungan industri ataupun hubungan antara majikan dan pekerja.”

“Intinya jangan final dulu. Sebelum ada studi ekonomi daerah. Ini wajib bagi Dewan Pengupahan.” imbuhnya.

Sebagaimana berita metroluwuk.id, 24 Oktober 2021 menjelang penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di Jakarta.

Dialog selama dua hari, 21 s.d 22 Oktober 2021, digelar sebagai persiapan dan penyamaan pandangan khususnya mengenai mekanisme penetapan upah minimum, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menjadi perhatian organisasi buruh melakukan penolakan. Karena dianggap tidak memberikan perhatian serius kepada hak pekerja/buruh.

Kebijakan Pengupahan
Kaitan kebijakan kenaikan upah 2022. Mengutip Gajimu.com, Ada beberapa aturan terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan yang menjadi hak Pekerja/Buruh akan diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha.

Dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) kesepakatan diatur peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa. Dalam kebijakan pengupahan. Sebagaimana data yang dihimpun metroluwuk.id membandingkan perbedaan peraturan lama dan terbaru untuk membanding menjadi riset sebelum melahirkan kebijakan di daerah berikut:

Peraturan Lama
Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :

  • upah minimum;
  • upah kerja lembur;
  • upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  • upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
  • upah karena menjalankan hak waktu istirahatkerjanya;
  • bentuk dan cara pembayaran upah;
  • denda dan potonganupah;
  • hal-hal yang dapat diperhitungkan denganupah;
  • struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
  • upah untuk pembayaran pesangon;dan
  • upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Peraturan Baru
Kebijakan pengupahan meliputi:

  • Upah minimum;
  • Struktur dan skala Upah;
  • Upah kerja lembur;
  • Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
  • Bentuk dan cara pembayaran Upah;
  • Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan
  • Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Upah Berdasarkan Satuan Waktu
Pertauran Baru:
Upah ditentukan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Upah yang ditentukan atas satuan waktu terdiri dari upah harian, mingguan, atau bulanan.

Peraturan Baru
Upah yang ditentukan atas satuan waktu terdiri dari upah per jam, harian, atau bulanan. Upah per jam hanya berlaku bagi pekerja paruh waktu. Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan kesepakatan tersebut tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula Upah per jam sebagai berikut:

Upah per jam = Upah sebulan/126.
Penjelasan: Angka 126 merupakan angka penyebut yang diperoleh dari hasil perkalian antara 29 jam 1 (satu) minggu dengan 52 minggu (jumlah minggu dalam 1 tahun) kemudian dibagi 12 bulan.

29 jam merupakan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh waktu tertinggi dari seluruh provinsi.

Dewan Pengupahan
PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pada Bab V tentang Upah Minimum masih menyebutkan fungsi Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat/gubernur/bupati walikota dalam rangka: perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan. Juga saran dan pertimbangan penetapan UMP dan UMK.

Pasal 28

  • Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.
  • Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Pasal 33

  • Perhitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
  • Hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
  • Dalam hal hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih rendah dari nilai Upah minimum provinsi maka bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.

Komposisi keanggotan dewan pengupahan tidak ada perbedaan kecuali terkait keberadaan dewan pengupahan Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan.

Pasal 69

  • Dewan pengupahan terdiri atas: a. dewan pengupahan nasional; dan b. dewan pengupahan provinsi.
  • Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk dewan pengupahan kabupaten/kota.

Reporter : Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: UU Cipta Kerja Putus Bersyarat Kini Buruh Soalkan Upah 2022

@metroluwuk.id