UU Cilaka Inkonstitusional Bersyarat, Pakar Hukum: Bersyarat itu “Kompromi” Tapi Babak Belur

Abd Razak, menyebutkan ini preseden buruk mencari solusi rumit dihadapi Presiden Joko Widodo. Bahwa Pemerintah dan DPR melanggar aturan yang dibuat oleh mereka, tak berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Bagikan Artikel
Abd Razak, SH mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah dan pendiri LBH Progresif kini berprofesi sebagai pengacara di Kota Palu.

PALU– Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No 91/PUU-XVIII/2020, Kamis (25/11/2021) memutus permohonan uji formil tentang Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di nyatakan dalam gugatan, UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22A menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

Sebelumnya metroluwuk.id telah memberitakan terkait penetapan upah 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 561/399/Dis.Nakertrans-6.ST/2021 ditetap dipalu pada 19 Desember 2021.

Dewan Pengupahan Kabupaten Banggai membahas kenaikan upah di tahun 2022. Tanpa melakukan kajian perekonomian namun, kata Ismanto Hasan Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia telah menolak meski dalam rapat tersebut memberikan tawaran adanya kenaikan upah sesuai tuntutan zaman.

“Kami meminta UMK ada kenaikan sebesar 3,78% yang harusnya telah ditetapkan. Hal ini juga kami, meminta semenjak tahun 2020,” ungkap Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia cabang Kabupaten Banggai, Selasa 30 November 2021.

Menurut Abd Razak, SH mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah dan pendiri LBH Progresif kini berprofesi sebagai pengacara di Kota Palu, saat di hubungi metroluwuk.id, Rabu (15/12) mengatakan, ada dua hal menjadi pokok penting dalam teori hukum. Pertama apabila yang diajukan adalah uji materil pada pasal diatur dalam undang-undang maka putusannya ada pada pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Artinya pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. “Ini harus dipahami dalam konteks uji materil. Agar tidak salah tafsir.”

Kemudian kedua, adalah gugatan uji formil undang-undang dan Mahkamah Konstitusi menyatakan putusannya bertentangan dengan pembentukan undang-undang dan bertentangan dengan UUD 1945. “Hal ini sangat jelas bahwa maknanya bukan pasal yang diputuskan tetapi, undang-undangnya. Mengartikan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (UU tersebut batal).”

Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja cacat secara formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Razak, menyebutkan ini preseden buruk mencari solusi rumit dihadapi Presiden Joko Widodo. Bahwa Pemerintah dan DPR melanggar aturan yang dibuat oleh mereka, tak berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Dalam artian teori Perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sambungnya, sedangkan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan terdapat 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; dan seterusnya.

Lebih lanjut lagi dia sebutkan, “bahwa peraturan diatas tidak bisa bertentangan dgn dibawah. Nah yang menjadi soal UU Cipta Kerja telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Diantaranya bahwa tidak dapat di berlakukan sebelum ada perbaikan.”

“Kejadian ini sangat luar biasa. Karena negara kehilangan dasar pelaksanaan kebijakan pembangunan secara strategi sebagai payung menjalankan, amanat rakyat,” ungkapnya. Sambung dia,

Kemudian yang menariknya Hakim Ketua MK, menyebutkan, dalam pembacaan putusan, “memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

“Artinya tak ada satu aturan yang ada dalam UU nomor 11 tahun 2020 yang dapat dijadikan landasan atau payung hukum. Jadi kalimat bersyarat itu, hanya kompromi saja.” ungkap Abd Razak.

Reporter | Irwan Merdeka

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Usulan Upah 2022 di Banggai, Pakar Hukum Sebut Perlu “Studi Kebijakan Dewan Pengupahan, Jangan Final Dulu”