Wakil Bupati Banggai Sebut Target APBD Banggai 2023 2,4 Triliun

Wakil Bupati Banggai, Sulawesi Tengah Furqanudin Masulili
Wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili Dok foto DKISP Kabupaten Banggai.

BANGGAI– Rapat Paripurna DPRD Banggai, Wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili menyampaikan Anggaran Belanja Daerah 2023 sebesar 2,4 Triliun dari target pendapatan daerah di tahun 2023.

“Pendapatan daerah bersumber dari PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan undang-undang,” kata Furqanudin saat memberikan pidato dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 DPRD Kabupaten Banggai, Selasa.

Berita terkait:

Furqanudin menyebutkan bahwa anggaran belanja daerah untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.430.992.194.719. “Belanja daerah akan diprioritaskan guna mendukung urusan pelayanan dasar publik, urusan pengawasan, penunjang pembangunan nasional, serta penanganan Covid-19 dan dampaknya,” jelasnya.

Furqanudin mengatakan secara lebih rinci, anggaran belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Besaran pendapatan daerah yang diperuntukan untuk membiayai belanja yang disebutkan sebelumnya. Target pendapatan daerah di tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.406. 530.568.422.

Berita terkait:

Ia mengatakan berkaitan dengan rancangan APBD yang telah disusun berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS, masih perlu dilakukan penyesuaian melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Sehubungan penerapan alokasi transfer ke daerah oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor s-173/pk/2022 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023.

“Hal ini adalah tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelasnya.

Berita terkait:

Ia mengatakan, Rancangan APBD tahun anggaran 2023 ini, disusun secara elektronik, dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan yang menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional yaitu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau (SIPD), sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

“Kami melakukannya secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” ungkap Furqanudin Masulili.

Saat rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Suprapto didampingi Wakil Ketua II DPRD Banggai, Samsul Bahri Mang dihadiri oleh jajaran Sekretariat DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Banggai, Ir. Abdullah Ali, M.Si serta pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.

Reporter | Pritzno Dunggio

Untuk mendapatkan update berita harian ikuti web metroluwuk.id atau download aplikasi Telegram mari bergabung klik UPDATE metroluwuk.id

Berita terkait: Pemprov Sulteng Bangun Bisnis to Bisnis di Ibu Kota Negara Baru

@metroluwuk